telusur.co.id l Jakarta l Wakil Ketua Pansus Angket DPR untuk KPK, Masinton Pasaribu mengatakan ICW selalu tendensius dengan terbentuknya Pansus Angket DPR untuk KPK sebagai instrumen lembaga tinggi negara DPR.

Untuk itu, ICW selalu mengkritik kinerja Pansus KPK dan mencari cela bagaimana memojokkan Pansus di publik. “Faktanya, ICW menggugat keabsahan hak konstitusional DPR ke MK. ICW juga menggalang dukungan penolakan Hak Angket, pendukungnya sangat minim,” ungkap Masinton dalan keterangan pers yang diterima redaksi telusur.co.id.

Hal itu terlihat ketika ICW menggelar aksi di depan gedung KPK maupun depan gedung DPR cuma diikuti belasan orang. Penolakan melalui penggalangan media sosial dengan operasi buzzer yang memperbanyak akun-akun anonim juga gagal menggalang dukungan penolakan Hak Angket lewat twitter dan facebook.

Dikatakan dia, segala tudingan tendensius ICW tehadap Pansus Angket sejak terbentuk hingga sekarang tidak satupun terbukti. Contohnya ICW menuduh Pansus Angket akan memgintervensi proses penanganan kasus eKTP yang sedang ditangani oleh KPK. “Faktanya, hingga saat ini Pansus Angket tidak pernah mencampuri perkara yang ditangani oleh KPK,” ungkapnya.

Berikutnya, ICW menuding bahwa kunjungan Pansus Angket DPR ke lapas Sukamiskin sebagai mencari-cari kesalahan KPK. Faktanya, Kedatangan Pansus Angket adalah untuk mendengar pengalaman orang-orang yang pernah menjalani proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK yang sudah memperoleh putusan vonis hakim pengadilan Tipikor. Dan Pansus Angket tidak pernah mencampuri putusan dan vonis perkaranya.

“ICW tidak mengerti dan tidak bisa membedakan antara saksi dan masyarakat yang datang melapor ke Pansus Angket DPR. Saksi yang memberikan keterangan di Pansus Angket adalah yang terlebih dahulu diambil sumpah oleh rohaniawan, contoh Yulianis dan Niko Panji,” katanya.

BACA JUGA :  Viral Siswa SMA Maki Guru Nyebut Alat Kelamin, Begini Temuan KPAI

Sedangkan terhadap masyarakat yang datang melapor ke Pansus Angket wajib kami terima karena DPR adalah representasi wakil rakyat yang harus menerima setiap masukan dan kritikan serta laporan dan pengaduan masyarakat, keterangannya tidak dibawah sumpah.

Contoh, pengaduan korban penembakan Novel Baswedan di Bengkulu yang mencari keadilan datang melapor ke Pansus Angket, berhubung laporan perkaranya tidak berkaitan dengan obyek penyelidikan Pansus Angket, maka pelaporan korban penembakan Novel Baswedan diteruskan oleh Pansus Angket kepada Komisi III DPR sebagai mitra kerja KPK.

Lebih jauh Masinton membeberkan jika ICW tidak memahami tentang safe house atau rumah aman yang disediakan oleh KPK yang melampaui kewenangan yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2006 dengan UU No.31 Tahun 2014 perubahan tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa seluruh ketentuan standar perlindungan saksi dan korban harus mengikuti standar yang ditetapkan oleh LPSK.

Faktanya, Niko Panji direkrut oleh penyidik KPK dan ditempatkan di rumah yang kondisinya tidak layak. Niko direkayasa sebagai saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan.

“ICW tidak pernah menghadiri langsung seluruh proses persidangan maupun kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Pansus Angket, seluruh proses yang dikerjakan Pansus Angket digelar secara terbuka untuk umum dan diliput oleh pers secara luas baik di persidangan maupun kunjungan lapangan. Sehingga informasi dan data yang dianalisis ICW sebagai penilaian terhadap temuan Pansus Angket, ibarat melihat emas di puncak monas dengan menggunakan sedotan pipa kecil.”

BACA JUGA :  Merasa Difitnah Victor Nasdem, PKS Tempuh Langkah Hukum

Politisi PDIP ini pertanyaaan kritis untuk ICW adalah apakah mereka pernah bersuara lantang mendukung DPR membongkar praktek korupsi dalam Pansus Angket Centuri dan Pansus Angket Pelindo II ? “Apakah pernah ICW mengkritisi ataupun mempertanyakan KPK memberikan status justice collaborator pada Nazaruddin, sebagai narapidana yang mendalangi 162 kasus korupsi Nazaruddin justru dijadikan narasumber utama oleh KPK. Bahkan keberadaan aset hasil korupsi Nazaruddin yang katanya KPK sudah disita sejumlah 500 milyar sebagian tidak diketahui keberadaannya,” ungkapnya.

Perlu diketahui publik perihal posisioning ICW yang mengatasnamakan civil society atau masyarakat sipil. Istilah civil society adalah istilah yang dipakai oleh NGO (Non Goverment Organisation) atau LSM seperti ICW untuk mendapatkan bantuan pembiayaan dari lembaga-lembaga donor dari luar negeri dengan menjual agenda pemberantasan korupsi.

Maka, wajib hukumnya bagi ICW membela buta KPK karena mereka menjadikan KPK sebagai trademark atau merk dagang yang laku dijual ke lembaga donor luar negeri untuk kepentingan pembiayaan lembaga ICW.

“Data yang kami terima, total penerimaan dana hibah ICW dari luar negeri sejak 2005-2014 sedikitnya sejumlah 68 milyar rupiah. Mari ICW move-on, saatnya bekerja untuk memperjuangkan agenda pemberantasan korupsi yang berpihak pada kepentingan negara Republik Indonesia. Jangan terus menerus menjadi mata, telinga dan otot kepentingan asing yang beroperasi di Indonesia,” tandasnya. l red-4 l

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini