telusur.co.id | Jakarta | Perseteruan antara panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan lembaga pemberantasan korupsi terus berlanjut. Awalnya pansus melihat ada kejanggalan dalam penanganan beberapa kasus yang dilakukan oleh penyidik.

Hal itu di karenakan pansus mendapatkan laporan dari tersangka miryam yang di paksa untuk menyebutkan beberapa nama dalam kasus mega skandal elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-kTP).

Sedangkan petinggi lembaga anti rasuah melihat pembentukan pansus angket terlalu memaksa dan menjadikan pansus produk illegal yang pengesahannya terlalu dipaksakan dan KPK melihat ada indikasi pelemahan.

Masing – masing dari kedua belah pihak meminta pandangan pakar hukum sehingga memperlihatkan terjadinya perpecahan antar sesama ahli. Di satu sisi, ahli menilai pembentukan pansus illegal sedangkan di sisi lain pembentukan pansus sah karena melalui mekanisme sidang paripurna.

Tak hanya pakar, lembaga non pemerintah pun terbelah menjadi dua bagian. Ada yang mendukung pansus  untuk tetap melanjutkan karena KPK dianggap sudah melenceng dari peraturan perundangan KPK, dan ada yang menolak pansus karena dianggap hanya untuk melemahkan lembaga yang ditakuti para koruptor.

Tak sampai disitu, wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan tanggapan terkait perseteruan kedua lembaga Negara. Fahri menilai apa yang dilakukan pansus angket sudah sesuai aturan.

Sebab dikatakan Fahri, dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR, Pasal 202, dinyatakan bahwa  legalitas panitia angket terbukti jika ditetapkan dengan keputusan DPR dan diumumkan dalam Surat Berita Negara.

“Sekarang tugas semua pihak adalah mendukung Pansus agar bekerja efektif demi perbaikan sistem pemberantasan korupsi, jangan lagi berpolemik,” ujar Fahri.

BACA JUGA :  Politisi Nasdem: Paparan Yusril Jadi Masukan Pansus Angket KPK

Ia menambahkan, keputusan tentang Pansus Angket KPK tertuang dalam Keputusan DPR RI No 1/DPR RI/2016-2017 tentang Pembentukan Panitia Angket DPR RI terhadap Pelaksanaan Tugas & Kewenangan KPK tertanggal 30 Mei 2017.

Selain itu, keputusan DPR tersebut sudah diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017. Menurut dia, terbitnya Berita Negara adalah penegasan bahwa tidak boleh lagi ada pihak yang merasa tidak tahu atas apa yang telah menjadi keputusan resmi DPR.

Terbitnya berita negara tersebut, lanjut Fahri, seharusnya mengakhiri segala polemik yang mempertanyakan legalitas Pansus Angket karena sudah masuk dalam rezim administrasi negara.

Tak sampai disitu Fahri Hamzah juga mengusulkan agar Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memanggil Presiden Joko Widodo dalam forum pansus.

Presiden, menurutnya, perlu dihadirkan sebelum rekomendasi pansus diputuskan namun setelah pansus memanggil KPK. “Saya sendiri (mengusulkan) seharusnya Presiden dihadirkan,” kata Fahri

Menurutnya KPK dinilai kerap bekerja sendiri tanpa koordinasi dengan presiden. “Apakah memang menurut presiden wajar ada lembaga yang bekerja, satu sisi presidennya ngomong kemana-mana ‘kita anti korupsi’ tapi orang ditangkap ada setiap hari. Apa enggak ganjil di kepala presiden? Terus fungsi presiden dalam memberantas korupsi apa?” tuturnya.

Fahri menambahkan, KPK merupakan elemen yang bekerja di bawah presiden. Sementara presiden selama ini seolah hanya terdiam saat KPK melakukan penangkapan di sana sini. Padahal, presiden bertanggung jawab terhadap jalannya negara.

Menyikapi usulan Fahri, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, hingga saat ini ia belum mendengar ada rencana panitia khusus angket Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memanggil Presiden Joko Widodo.

BACA JUGA :  Ini Alasan 4 Fraksi Tolak Pansus Angket KPK Di Perpanjang

“Sampai hari ini belum ada informasi (soal pemanggilan) yang masuk sehingga saya belum bisa menjawab,” kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Menurut Johan, fahri tidak memiliki kapasitas untuk mengusulkan pemanggilan Presiden. Sebab politisi PKS itu bukan bagian dari pansus angket KPK. “Pak Fahri itu pansus (angket) bukan?” ucap Johan.

Johan menegaskan bahwa Presiden baru akan bersikap apabila ada rekomendasi resmi yang dikeluarkan oleh pansus KPK, termasuk soal usul agar Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) revisi UU KPK, sejauh ini baru sebatas wacana.

Perseteruan itu membuat wakil ketua pansus angket KPK, Masinton Pasaribu angkat bicara. Menurutnya  apa yang diusulkan Fahri Hamzah untuk memanggil presiden dinilai sudah tepat. Sebab ia melihat seorang fahri selalu mengikuti perkembangan pansus angket. Sehingga apa yang dilakukan Pansus, fahri sudah pastinya akan memahami.

“Dia (Fahri) itu intensif mengikuti perkembangan Pansus. Jadi ya kalau pembicaraan dia yang disampaikan wajar-wajar saja. Yang jelas itu bukan kesimpulan pansus, dan itu usulan beliau sebagai Wakil Ketua DPR, sebagai Wakil rakyat, masa nggak boleh usul?” kata di gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Jum’at (25/8).

Terkait pernyataan Johan Budi, Masinto meminta Johan untuk kembali kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai juru bicara presiden. “Kalau sebagai jubir presiden ya sampaikan kerja-kerja, capaian-capaian, agenda, program presiden saja, nggak usah komentar yang lain,” kata dia.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini