telusur.co.id | Jakarta | Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam rapat tersebut Pansus Angket mempertanyakan mekanisme perlindungan terhadap saksi, pasalnya dari keterangan yang didapat Pansus angket, saksi atau pun korban di lakukan secara tak adil oleh lembaga KPK.

Menyikapi hal itu, Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai mengatakan, bahwa pihak KPK tidak selalu berkoordinasi dengan pihak LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi ataupun korban KPK.

“Kalau itu terkait kasus yang ditangani KPK tentu kita berkoordinasi. Kenyataannya banyak juga informasi yang kita ketahui sekarang, ada beberapa saksi  yang ternyata dilindungi KPK sendiri,”  ujarnya di dalam ruang rapat dengan pansus Angket, Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8).

BACA JUGA :  Di Kedai Bung Karno, LPSK Siap Perjuangkan Korban Umrah Ilegal

Harusnya dikatakan Haris, lembaga KPK melakukan koordinasi  dengan pihaknya sebagaimana amanat Undang – Undang (UU). “LPSK ini bertugas memenuhi hak saksi dan korban bukan perlindungan fisik,” ucapnya.

Terkait adanya Rumah Aman (Safe House) untuk saksi Haris menuturkan bahwa dalam Undang – Undang (UU)  No 31 Tahun 2014  Safe house adalah kewenangan LPSK.

“Yang memiliki kewenangan itu untuk mengelola safe house itu LPSK,” pungkasnya.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini