telusur.co.id | Jakarta | Bisnis online yang diminati banyak masyarakat akan mengalami kenaikan harga atau perubahan.

Hal itu, karena Pemerintah sedang membuat satu peraturan bagi pebisnis online untuk dikenakan Pajak.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mengatakan, Kebijakan tersebut untuk menambah sumber pendapatan negara yang sampai saat ini belum mencapai target.

“Ini Salah satu jalan keluar,” ujarnya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta kemarin, Selasa malam (28/11).

Walaupun sulit, karena ada dua jenis usaha di online. Mardiasmo yakin rencana yang sedang disusun pemerintah akan berhasil.

“Sangatlah rumit. Sebab ada yang berbentuk fisik (tangible) dan ada yang tidak berbentuk fisik (intangible) seperti software,” ucap Mardiasmo.

Tak hanya itu, pemerintah pun akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) melihat perkembangan sirkulasi perputaran uang.

“Kita akan lihat volume uang dan barangnya, uang bergerak dari mana ini ditangkap oleh Bank Indonesia dari payment gateway. Pergerakan harus ada, ini akan dilihat dari providernya,” jelasnya.

Nantinya Kebijakan itu tambah Mardiasmo, akan diberlakukan pada transaksi di dalam maupun di luar negeri. “Nanti akan kita berlakukan semuanya,” ucapnya.

Lebih jauh dirinya menuturkan, pungutan pajak terhadap e-commerce akan dikenai tiga jenis, pajak penghasilan (PPN), Pajak penghasilan (Pph) serta bea cukai. “Bea masuk kalau dia barang dari luar negeri kalau dia crossboarder. Ppn jelas karena itu termasuk transaksi.” Pungkasnya.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini