telusur.co.id | Jakarta | Rektor Universitas Muhammadiyah, Prof Syaiful Bakhri menyebutkan perlu pelanjut pemikiran “Sang Pencerah” KH Ahmad Dahlan di tengah derasnya arus godaan kekuasaan saat ini.

Pernyataan ahli hukum pidana itu disampaikan terkait Persyarikatan Muhammadiyah yang pada 18 November 2017 ini akan memperingati miladnya yang ke-108. Menurutnya, dalam rentang sejarah perjuangan bangsa sejak masa kolonial Belanda dulu, warga Muhammadiyah sangat bergelora dalam menatap dan memimpikan Indonesia Raya.

“Ketika masa kolonial Belanda, segala pergumulan idea cita rasa kedalaman dan kelembutan tutur kata Sang Pencerah Akhmad Dahlan, menjadi kekuatan utama meniti perjuangan dengan ketekunan, tanpa agitasi dan tanpa kenyaringan suara, ikut menghantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, melalui Islam yang berkemajuan,” ujar Prof. Syaiful Bakhri, Jumat (3/11) kepada telusur.co.id.

Masa-masa pembentukan watak kebangsaan, mengisi fondasi konstitusi, menetapkan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara, menurutnya sudah ditunjukkan KH Ahmad Dahlan, yang menempatkan betapa pentingnya makna bertauhid dalam berpancasila.

BACA JUGA :  Rebut Kemerdekaan Berhukum Pidana Pancasila, Akhiri Hukum Kolonial..!

Masih dalam rentetan sejarah perjalanan bangsa, seperti diungkapkan rektor UMJ ini ternyata hingar bingar dalam suasana Indonesia merdeka, memerlukan pelanjut pemikiran Sang Pencerah untuk capaian prinsip Islam yang berkemajuan dan terlibat aktif dalam bangunan politik.

“Pada masa kekuasaan demokrasi terpimpin, orde lama dan orde baru bahkan masa reformasi, Muhammadiyah selalu berada pada koridor gerakan tauhid yang bekerja untuk kemuliaan dan kemurnian agama dan upaya mengatasi kualitas kesehatan dan peradaban pendidikan modern,” tegasnya.

Karena itu, ungkapnya hingga saat ini koridor tauhid itu harus menjadi pusat perhatian bagi generasi penerus Sang Pencerah, dengan tetap menjaganya melalui cara yang baik, kritis dan loyalis dalam bingkai Indonesia berdaulat bersatu.

“Dengan makna Muhammadiyah mengokohkan posisinya sebagai darul ahdi wa syahadah, maka tentang Pancasila sebagai bentuk negara kesepakatan, telah selesai dan final,” ujarmya.

BACA JUGA :  Kasus Sumber Waras : Prof. DR. Syaiful Bakhri Sebut KPK Irasional dan Tidak Objektif

Namun Prof. Syaiful Bakhri  juga mengingatkan, justru kini Persyarikatan Muhammadiyah juga berada dalam godaan kekuasaan yang cukup besar.

“Ditengah tengah budaya materialistis-praktis, amat berat bagi Muhammadiyah untuk menyatakan sebagai gerakan Islam dan sekaligus pengawal demokrasi,” ujarnya seraya mengingatkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah harus tetap pada khitahnya.

Sebab menurutnya, itulah tantangan dan sekaligus ujian kenyataan pada laboratorium kemasyarakatan. Maka khittah Muhammadiyah harus tetap menjadi pedoman dalam kaedah bermasyarakat. Hingga prinsip berkuasa atau keinginan berkuasa akan tergali dan agar genggam kekuasaan itu juga dapat di dedikasikan untuk negeri.

“Tolak ukurnya adalah bagaimana Persyarikatan menjalankan politik kebangsaan agar peta politik Islam tidak mati suri, maka bersiaplah kader pelanjut Sang Pencerah berkhidmat untuk negeri demi kejayaan Indonesia,” pungkasnya. | red-03 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini