Telusur.co.id | JAKARTA | Lalu lintas TKI non-prosedural di daerah perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia masih marak terjadi. Melalui kebijakan pemerintah yang serius membangun daerah perbatasan, khususnya Entikong, diharapkan ada perbaikan tata kelola.
Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK, Sujatmiko dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Perbaikan Tata kelola TKI di Daerah Perbatasan, di Entikong, Kalimantan Barat, Rabu (8/11) menjelaskan, pemerintah sudah melarang penempatan PLRT ke 19 negara di Timur Tengah, namun praktiknya terus berjalan.
“Hal ini memerlukan perhatian dan kesungguhan kita bersama,” katanya, melalui pesan tertulisnya, Rabu (8/11).
“Apalagi program perlindungan TKI masuk dalam Program Nawa Cita,” sambungnya.
Dengan kebijakan pemerintah yang fokus pada pembangunan di perbatasan terutama Entikong, Sujatmiko berharap, akan lebih melayani semua bidang termasuk lalu lalang TKI.
Melalui program perbaikan tata kelola TKI, calon TKI mendapat pelayanan yang layak dan mereka dengan antusias mengurus dokumen resmi untuk bekerja di Malaysia.
“Lalu lintas TKI harusnya dapat dikelola dengan baik. Sehingga berbagai masalah yang dihadapi calon TKI bisa teratasi,” harapnya.
Beberapa masalah di wilayah perbatasan Entikong antara lain penggunaan jalur tikus, penyelundupan barang, pelintas batas, pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja, maraknya praktik percaloan terhadap TKI, volume deportasi, data keberangkatan, dan data masalah yang dihadapi oleh TKI.
Terkait proses pembahasan UU PPMI yang sudah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 25 Oktober 2017, Sujatmiko menegaskan, dalam UU tersebut dibedakan secara tegas tugas dan fungsi antara Kemnaker sebagai regulator dan Badan sebagai operator.
“Jaminan sosial akan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peran atau pembagian pusat dan daerah, peran PPTKIS dikurangi (terbatas pada pemasaran job oder dan penempatan) sedangkan rekruitmen dan pelatihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama K/L terkait,” paparnya.
Sementara itu, Kepala BP3TKI Pontianak menyampaikan kesiapan pembangunan LTSA, jaringan dan SDM dari Imigrasi sudah siap. Sedangkan dari Dukcapil Kemendagri masih dalam proses install program dan jaringan LAN, di samping perlu penambahan daya listrik.
LTSA berada di Unit Latihan Kerja Indonesia (ULKI) yang berada di bawah Dinas Nekertrans.
Sementara Bupati Sanggau yang diwakili olah Kadis PPPA dan KB Kabupaten Sanggau menyampaikan, wilayah Kabupaten Sanggau mempunyai luas 13.000 km2, dengan kepadatan 32 jiwa, terdiri atas 15 kecamatan, 163 desa dan 6 kelurahan, 853 dusun. Sekitar 20% wilayahnya belum teraliri listrik serta jumlah penduduknya sebanyak 485.471 jiwa.
Rakor ini diharapkan menjadi motivasi, inspirasi, dan semangat bagi Perangkat Daerah untuk mencegah penempatan TKI non prosedural dan terjadinya TPPO, yang mengakibatkan banyak korban dan merugikan banyak pihak.
Sujatmiko minta masalah ini dapat diselesaikan secara komprehensif antar Perangkat Daerah. Rakor ini juga merupakan momentum yang penting untuk bertukar pikiran, tentang identifikasi permasalahan TKI non-proseduran serta mencari alternatif solusi secara komprehensif.
Yang perlu dicermati juga, selama ini penduduk pelintas batas dengan paspor kunjungan atau non-prosedural dan bahkan tidak berdokumen, namun bisa diterima untuk bekerja di Malaysia.
“Kita perlu pembicaraan intensif secara bilateral antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia,” tambahnya.
Di samping menggelar Rakor, Kedeputian Perlindungan Perempuan dan Anak Kemenko PMK juga mengunjungi wilayah Kuching untuk melakukan koordinasi penanganan TKI bermasalah dan meningkatkan perbaikan tata kelola TKI serta menaikkan kualitasnya. | Red-05 |

BACA JUGA :  Kemenko PMK: Mewujudkan Perbaikan Tatakelola TKI Di Perbatasan

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini