telusur.co.id | Denpasar | Seminggu menjelang deadline dari DPRD Bali kepada KPU Bali guna rasionalisasi anggaran Pilgub Bali 2018, membuat KPU Bali tak bisa tidur nyenyak. Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengaku akan segera mengumpulkan jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali guna membahas deadline tersebut.

“Kami juga akan mengadakan rapat internal KPU Bali maupun dengan KPU Kabupaten/Kota se-Bali,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (3/11/2017).

Bahkan, rencananya Raka Sandi akan mengumpulkan jajarannya tersebut pada minggu depan. “Rencananya minggu depan, sebelum tanggal 7 November,” akunya.

Tak hanya itu, usai perayaan Galungan ini juga pihaknya akan segera berangkat ke Jakarta guna melakukan koordinasi membahas rencana evaluasi anggaran Pilgub yang akan dilakukan oleh DPRD Bali. Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah berkomunikasi dengan Ketua KPU RI, Arief Budiman saat berkunjung ke Bali guna menghadiri peluncuran maskot dan jingle Pilgub Bali, Sabtu (28/10) lalu.

“Minggu depan kami juga akan konsultasi ke KPU RI. Secara lisan sudah. Pada saat Ketua KPU RI hadir di Bali. Saat peluncuran Maskot dan Jingle Pilgub Bali 2018 tanggal 28 Oktober 2017,” ucapnya.

Ia melanjutkan, bahwa merasa perlu untuk melakukan konsultasi guna menjelaskan lebih dalam mengenai evaluasi anggaran yang diminta oleh DPRD Bali kepada KPU. “Tapi pada saat itu waktu ketua sangat singkat karena beliau setelah memberikan sambutan harus segera kembali. Karena ada acara di Surabaya.Saya kira itu sebagai informasi awal. Hal-hal lain akan disampaikan kalau sudah fixed agar tidak terjadi kesimpangsiuran,” imbuhnya.

Ketika disinggung mengenai apakah pihaknya sudahmulai kembali menghitung besaran anggaran Pilgub 2018 yang pas. Raka Sandi memilih menjawab secara diplomatis, ia mengaku akan menyampaikannya usai dilakukan pleno KPU Bali.

“Nanti akan saya sampaikan kalau pembahasan sudah dimulai. Karena dulu diputuskan melalui pleno tentu nanti kami akan pleno dulu,” akunya.

Ia juga mengatakan bahwa sebenarnya pihaknya sudah melakuan perencanaan anggaran secara komprehensif hingga akhirnya disepakati dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Pemprov Bali. “Proses perencanaan anggaran sebelumnya sudah sangat panjang sebelum sampai pada tandatangan NPHD. Semua prosedur dan mekanisme sudah ditempuh,” tegasnya.

Walaupun begitu, pihaknya mengaku menghormati masukan dan saran dari DPRD Bali guna mengevaluasi anggaran Pilgub Bali 2018.  “Atas adanya perkembangan baru atau terakhir tentu hal itu harus disikapi dengan baik sesuai aturan yang ada. Kami menghormati semua masukan dan saran yg ditujukan ke KPU Bali sepanjang hal itu konstruktif dan tidak mengganggu tahapan. Komitmen KPU Bali tetap bagaimana Pilkada sukses secara demokratis dan berintegritas,” tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Bali, Brigjen TNI (Purn) I Gusti Bagus Alit Putra memberi waktu kepada jajaran KPU Bali dan Bawaslu Bali guna merasionalisasikan anggaran tersebut. Bahkan legislatif memberi batas hingga tanggal 7 November 2017 agar pada tanggal 9 November 2017 dapat di sahkan dalam APBD 2018.

“Tolong dirasionalisasikan dulu, setelah itu di konsultasi dengan kami. Kalau bisa 7 November. Supaya tanggal 9 sudah ketok palu,” tegasnya saat rapat dengar pendapat dengan KPU Bali beberapa waktu lalu.

Alit Putra juga meminta kepada KPU agar dapat menggunakan anggaran sebanyak Rp. 155 Miliar secara efektif dan efisien tanpa mengurangi biaya honorarium dan kebutuhan logistik yang tidak dapat dikurangi. Sehingga ia meminta  KPU Bali  untuk kembali membahas guna mencari pos-pos guna menyisir pos pos anggaran yang dapat di pangkas.

“Bisa nggak dengan 155 Miliar dicukupkan, tanpa mengurangi honor-honor dan kebutuhan logistik yang tidak bisa dikurangi. Apa-apa yang bisa dikurangi mungkin bisa dicari,” harapnya. | red-010

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini