telusur.co.id | Jakarta | Anggota MPR yang juga Anggota DPR RI, Deding Ishak, mengatakan, bahwa dirinya pernah menemukan bukti, Daerah yang anggaran pendidikan jauh di bawah ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Ini sangat memprihatinkan, karena ini menunjukkan bahwa rendahnya visi kita terkait soal yang sangat fundamental untuk sebuah daerah yang ingin maju,” katanya dalam rilis yang diterima, Jakarta, Sabtu (18/11).

Menurut Deding, seharusnya anggaran pendidikan yang telah ditetapkan tak harus dikurangi. Sebab, ia melihat Bangsa Indonesia memiliki potensi dalam mengelola sumberdaya alam secara mandiri dikemudian hari. “Maunya bukan 100%, tapi 1000%, dan itu penting untuk daerah,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Wisata Tanjung Pinang Harus Di Promosikan Terus Menerus

Saat ini dikatakan Deding, Salah satu faktor utama penyebab kemiskinan karena terlalu rendahnya pendidikan. Jika hal itu ditingkatkan, dirinya yakin perekonomian di Indonesia akan lebih maju dan tingkat kemiskinan akan mengecil.

“Dalam kondisi demikian, kita tidak lagi memprioritas pendidikan untuk menjadi pekerja, melainkan untuk menjadikan masyarakat mandiri, masyarakat yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.

Untuk menuju kearah itu, lanjut Politisi Golkar, anggaran pendidikan harus betul-betul diperhatikan. Sedangkan Daerah yang menyediakan anggaran pendidikan dibawah 20%, harus ada evaluasi.

“Kalau memang betul terjadi pelanggaran terhadap UUD 1945, ya harus diberi sanksi, baik sanki moral mau pun sanksi politik,” jelasnya.

BACA JUGA :  Anggaran Pendidikan Kemenag Lebih Besar dari Kemendikbud Itu Keliru

Deding juga tidak ingin lagi mendengar anggaran pendidikan di daerah digunakan untuk membangun infrastruktur atau untuk lainnya. Soalnya, anggaran infrastruktur sudah dibantu oleh pusat.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini