Salamuddin Daeng

telusur.co.id | Jakarta | Peneliti Ekonomi Politik, Salamuddin Daeng menilai pemerintah Joko Widodo (Jokowi) melakukan pelanggaran Konstitusi.

Hal itu menurut Daeng, dalam menjalankan ketenagalistrikan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena seluruh kebijakan, program dan proyek yang dijalankan oleh pemerintahan ini didasarkan pada kepentingan bisnis listrik semata atau bussines as usual,” ucapnya dalam keterangan yang di terima wartawan di Jakarta, Rabu (30/11).

Seluruh kebijakan, program dan proyek yang dibuat pemerintah dikatakan Daeng, semata-mata ditujukan untuk mengumpulkan uang melalui utang, investasi swasta dan atau asing,

Sehingga program pemerintah akan sangat menguntungkan pihak asing dalam menjalankan bisnisnya. “Menciptakan peluang bagi swasta dan atau asing memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya,” ucapnya.

Sementara itu dirinya melihat kepentingan bangsa, negara dan rakyat dalam ketenagalistrikan diabaikan atau hanya bersifat sekunder, bahkan tersier. Karena, tujuan pemerintah dalam persoalaan listrik tidak pernah menjadi dasar utama dari kebijakan, program dan proyek yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi JK.

BACA JUGA :  Pesta Pora Rezim Ini Masih Berlanjut

“Apa buktinya? pemerintahan Jokowi-JK mengundang investasi swasta secara besar-besaran untuk melakukan bisnis ketenagalistrikan di Indonesia,” katanya.

Ia juga beberkan, Seluruh listrik yang dihasilkan oleh swasta mendapatkan jaminan untuk dibeli oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Bahkan Pemerintah menjamin melalui kontrak untuk membeli listrik swasta dalam jangka panjang. Pemerintah bahkan menjamin membeli kelebihan produksi listrik yang dihasilkan oleh swasta,” jelasnya lagi.

Lebih jauh beber Daeng, untuk mendapatkan uang, PLN negara dipaksa untuk megambil utang sebesar-besarnya dari perbankkan nasional, lembaga keuangan internasional dan global bond.

BACA JUGA :  Pemerintah Sebaiknya Sesuaikan Data BPS. Berhentilah Kampanye Data Hoax

“Utang tersebut selain untuk membeli listrik swasta, juga untuk membangun pembangkit PLN sendiri dengan biaya super mahal. Pebangunan pembangkit PLN ini dilakukan oleh pihak swasta dengan skema EPC yang sangat menguntungkan swasta,” katanya.

Lebih gila lagi, pembangkit listrik PLN yang sebagian besar merupakan pembangkit bekas dari China yang berbahan bakar batubara menjadi proyek bancakan gila-gilaan pihak swasta.

“Para pebisnis bahan bakar terutama perusahaan batubara swasta dan perusahaan asing adalah pihak yang mengambil untung besar selanjutnya dari bisnis listrik ini. pihak internal PLN pernah mengatakan bahwa bisnis listrik sejatinya adalah bisnis bahan bakar, khususnya batubara,” pungkasnya.| farouk Iskandar |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini