telusur.co.id | Jakarta | Musyawarah Nasional ke-10 Korps Alumni HMI yang dihelat pada 17-19 November pekan depan di Medan, diwarnai dengan munculnya para politisi alumni HMI dari berbagai partai politik yang mendominasi deretan nama bakal calon presidium Majelis Nasional KAHMI untuk lima tahun ke depan.

Meski mantan Ketua HMI Cabang Medan di era 1980 – 1981, Chazali Husni Situmorang menyebutkan dominasi politisi bagi keluarga besar HMI itu bukan masalah, namun selain mengingatkan peran Presidium MN KAHMI mendatang ini akan sangat berat, terutama menghadapi tahun Pilkada dan Pemilu, juga memprediksi kemungkinan terjadinya tarik menarik kepentingan politik.

“Tidak bisa dihindari akan terjadi tarikan kepentingan dari berbagai arah yang berbeda. Akibatnya, bukan terhimpunnya potensi kekuatan convergen tetapi menjadi kekuatan yang divergen,” ungkap Chazali Situmorang, Sabtu (11/12) dalam keterangannya seraya menegaskan bahwa hal ini juga sudah tergambar lebih dari 50% dari 35 kandidat yang sudah di saring Panitia Seleksi merupakan para politisi dari berbagai parpol.

Begitupun, menurut Chazali kehadiran para politisi di tubuh KAHMI itu suatu keniscayaan. Sebab seperti ditegaskan mantan pejabat eselon I di Kementerian Sosial ini, input HMI memang bermacam-macam latar disiplin ilmu, hingga alumninya pun kemudian menekuni dunia profesi yang beragam.

Menurutnya, keragaman latar belakang di organisasi mahasiswa yang didirikan Lafran Pane dua tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, sesungguhnya justru menjadi modal kekuatan untuk membangun bangsa lewat metode perkaderan HMI yang dikenal dengan konsep input-convergesi-output (ICO).

“Keberagaman pada posisi di Presidium Kahmi harus di convergensikan dengan baik. Tinggalkan kepentingan–kepentingan sesaat yang menimbulkan divergent. Lalu rumuskan formulsasi kebijakannya, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan sebagai output yang menjadi solusi efektif bagi semua stakeholder terkait,” jelas Chazali.

BACA JUGA :  Munas KAHMI Akan Dibuka Wapres JK, Diakhiri Gerakan Nasional Sholat Shubuh Berjamaah dan Jalan Sehat

Karena itu Chazali memandang pakta integritas menjadi penting, dan substansinya adalah dalam kerangka konsep ICO tersebut.

“Mereka yang terpilih, harus membacakan di forum Munas pada saat dikukuhkan sebagai Presidum MN Kahmi untuk 5 tahun mendatang,” tegasnya.

Lebih lanjut, terkait kehadiran Presiden Jokowi untuk membuka Munas, dan pengukuhan Prof.Lafran Pane sebagai Pahlawan Nasional, Chazali menegaskan bukanlah sebagai alat bargaining politik.

“Hal itu tidak boleh terjadi, dan harus dicegah kalau ada upaya kearah hal tersebut. Caranya bagaimana. Tidak sulit, ikuti terus semua proses rapat-rapat komisi dan rapat pleno, bagaimana dinamika yang berlangsung” ujarnya.

Jika lebih banyak peserta berada diluar arena Munas mengadakan lobby-lobby dengan calon presidium, dan sidang-sidang komisi berlangsung tanpa proses berfikir yang substantif, bahkan terdengar suara yang menyatakan pas-pas dan segera tokok palu. Hal itu, ditegaskan Chazali sebagai tanda produk Munas hanya berupa pepesan kosong, dengan redaksi bahasa tinggi yang abstraks dan sudah dipersiapkan sebelum Munas.

“Jika hal seperti itu yang terjadi, tentu almarhum Prof.Drs.Lafran Pane tidak akan tenang dan bahkan menangis di alam barzah. Beliau akan terpukul berat dan memegang erat lencana Pahlawan Nasional dalam genggamannya untuk di kembalikan kepada Negara,” ujarnya mengingatkan.

 

Di Munas Kahmi mendatang,Chazali juga berharap agar pihak Kahmi dapat mencermati isu–isu yang sedang berlangsung saat ini, mulai dari kasus korupsi Pejabat Negara, potensi konflik Polisi dengan KPK yang mungkin akan kambuh kembali, hingga perseteruan DPR dengan KPK.

BACA JUGA :  Jihad Di Bulan Ramadhan, Perang Total Terhadap Kecurangan

Termasuk juga, penurunan daya beli masyarakat yang telah di akui oleh Menko Perekonomian, lalu adanya kebijakan Sri Mulyani untuk mengajukan revisi UU PNBP yang menyentuh sektor pendidikan dan ritel, penjualan anak perusahan BUMN, Perppu tentang Ormas yang sudah memakan korban Ormas HTI dan implikasi bagi Ormas Islam lainnya, utang pemerintah periode Pak Jokowi sudah mencapai lebih dari Rp. 1.100 Triliun.

“Lebih khusus lagi terkait Sumatera Utara yang dinilai mengalami krisis kepemimpinan, dan salah satu dari 3 propinsi yang masuk dalam radar pengamatan KPK,” ujanya.

Hal tersebut diatas, tidak boleh dianggap angin lalu saja oleh forum Munas Kahmi, karena disemua lini, apakah birokrasi pemerintah, di DPR, partai politik, pengurus Ormas, para alumni HMI banyak yang terlibat sebagai objek dan juga subjek bahkan juga sebagai nara sumber dari berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Forum Munas Kahmi juga diharapkan berkontribusi untuk turut menguraikan benang kusut persoalan pemerintah dan masyarakat. Demikian juga pemetaan terhadap posisi hubungan pemerintah dengan Ummat Islam dan bagimana sebaiknya pemerintah bersikap dengan adil dengan semua kelompok masyarakat.

“Alumni HMI yang jumlahnya cukup besar dan merata hampir di semua sektor, tentunya mampu merumuskan kebijakan memperhatikan hal-hal yang di rekomendasikan oleh forum Munas Kahmi, demi untuk kepentingan dan keberlanjutan NKRI,” pungkasnya | red-03 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini