telusur.co.id | Jakarta | Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kultur dan struktur Golkar harus dirubah untuk mendorong pembenahan partai, sehingga lebih baik dalam mewujudkan harapan masyarakat Indonesia.

Selain itu, Dedi menuturkan elit Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar harus bergerak cepat merespon harapan publik dalam menyelesaikan polemik partai semenjak Ketua Umum Setya Novanto tersangkut kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

“Kalau publik meminta Golkar untuk berbenah dan berubah berarti publik ini memiliki harapan untu memilih Golkar maka Golkar harus cepat elit DPP-nya merespon keinginan publik ini,” katanya, Sabtu (25/11) dalam diskusi bertema ” Beringin Diterpa Angin” di Jakarta.

Perubahan kultur dan struktur tersebut diperlukan karena menurut Dedi struktur partai harus mulai disederhanakan.

“Pengurus DPP, DPD I tidak boleh terlalu banyak seperti sekarang. Strukturnya harus berubah. Golkar mulai mengembangkan paradigma baru sebagai partai kerakyatan, Partai yang setiap hari berbicara makna Pancasila dalam ekonomi, makna Pancasila dalam demokrasi, partai yang setiap hari mem-‘posting’ seluruh kadernya memamerkan hasil karyanya membangun rumah untuk rakyat miskin, menyuapi anak-anak yatim. Ini akan menjadi harapan masa depan bangsa Indonesia,” jelasnya.

BACA JUGA :  Jika Ketua DPD Golkar Jadi Calon Independen di Pilgub Jabar, Apa Kata Dunia..?

Menurut Dedi, Golkar harus berkembang menjadi partai yang setiap hari berdebat untuk mengembangkan infrastruktur di wilayah Tanah Air.

“Membicarakan Golkar itu membicarakan karya. Berbicara Golkar itu bicara keberpihakan kepada rakyat, berbicara Golkar itu bicara perubahan, bicara ekonomi. Bicara Golkar adalah Golkar harus melangkah,” ujarnya.

Kalau Golkar tidak menggunakan momentum saat ini untuk segera berbenah, menurut Dedi, maka kepercayaan publik terhadap Golkar bisa turun.

“Beban (beban KTP elektronik) yang ada hari ini jangan dipegang terus sama Golkar. Kalau bebannya terus dipegang sama Golkar maka orang akan menyalahkan Golkar,” ujarnya.

BACA JUGA :  Kisruh Golkar Jabar : Nilai Langgar Juklak Pilkada, Kader di Jabar Minta DPP Rubah Keputusan

Terkait konsolidasi organisasi partainya, Dedi menegaskan Golkar seharusnya menkonsolidasi organisasi dengan baik, membangun paradigma baru, membangun sistem organisasi yang memadai dan rekrutmen legislatif yang memadai.

“Ini rumah sedang terbakar, masa rumah terbakar kita rapat dulu di dalam untuk menentukan langkah kita harus apa agar apinya tidak menjalar,” katanya.

Sekalipun musyawarah nasional dilakukan, dia mengatakan itu bukan untuk menyulut perpecahan melainkan menjadi sarana bagi Golkar untuk mengubah diri kembali menjadi partai kader, bukan lagi partai yang menjadi milik orang per orang atau kelompok.

“Masalahnya bukan di DPP masalahnya di orang per orang saja. Orang per orang ini, ayo punya kesadaran, memimpin partai tidak akan selamanya, bercengkrama di partai tidak akan selamanya. Tapi mari, kalaupun kita meninggalkan partai, tinggalkan partai dalam keadaan besar dan dicintai. Bukan meninggalkan partai dalam keadaan hancur,” tuturnya | red-03/ant |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini