telusur.co.id | Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani memimpin rakor koordinasi tingkat menteri (RTM) membahas pengendalian defisit BPJS Kesehatan di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Barat No 3, Jakarta Pusat, Senin (6/11). Rakor ini merupakan kelanjutan dari rakor pada 25 Juni 2017.

“Rakor hari ini fokus pada apa yang sudah digagas dengan Menkeu beberapa waktu lalu,” ungkap Puan, seperti dikutip dari situs merdeka, saat memberikan pengantarnya.

Sejumlah menteri kabinet kerja dan pimpinan lembaga hadir dalam rapat koordinasi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris.

Sebelumnya, Puan meminta dilakukan kajian opsi-opsi pengendalian defisit BPJS Kesehatan. Di antaranya pengendalian defisit bisa dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Saat ini, ada 34 pemerintah provinsi, serta 531 pemerintah kabupaten/kota. Kepada mereka, Puan menyarankan agar turut berperan dengan mengalokasikan minimal 10 persen iuran untuk BPJS Kesehatan.

“Mereka itu mengalokasikan anggaran kesehatannya, yang seharusnya disesuaikan, kalau di pusat 5 persen, di mereka itu dialokasikan minimal 10 persen,” kata Puan.

Selain itu, Puan juga meminta agar ada peningkatan pelayanan BPJS Kesehatan. Misalnya pembayaran reimburse BPJS Kesehatan kepada rumah sakit bisa dilakukan tepat waktu.

“Sehingga kalau ada komplain dari rumah sakit atau masyarakat, bisa diselesaikan dengan lebih baik,” ujar Puan. | Red-05 |

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini