telusur.co.id | Jakarta | Ditetapkannya Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Setya Novanto (Setnov) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat elektabilitas Golkar kian merosot.

Untuk mengantisipasi hal itu, beberapa petinggi partai Golkar mulai memberikan tanggapannya, antara lain mengusulkan untuk segera dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono mengatakan, partainya akan segera melakukan rapat internal guna membahas langkah kedepan nasib partai.

“Belum diputuskan (kapan Munaslub), rencananya minggu depan ini diputuskan,” ujarnya dalam keterangan yang di terima di Jakarta, Minggu (19/11).

Ia berharap dalam rapat nantinya akan memutuskan untuk menggelar Munaslub. Pasalnya, dengan begitu partai berlambang pohon beringin akan mengakhiri masalah-masalah dan mengembalikan elektabilitas partai.

“Mengakhiri problem-problem. Ini momen baik. Golkar tampil dipimpin oleh orang yang bersih dan tak punya masalah berdasarkan PDLT, yakni prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela,” sebut Agung.

BACA JUGA :  Airlangga Pastikan Kawal Pemerintahan Khofifah-Emil

Senada dengan Agung Laksono, Politisi senior Akbar Tanjung sebelumnya, pada Sabtu (18/11), menyarankan pengurus DPP Partai Golkar sesegera mungkin menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) terkait status hukum yang dihadapi Setya Novanto.

“Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas,” katanya di sela menghadiri Munas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Ke-10 di Medan, Sabtu.

Menurutnya, pengurus DPP Partai Golkar harus segera mengambil langkah guna mengantisipasi dampak dari penetapan status Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek Karta Tanda Penduduk (KTP) elektronik terhadap elektabilitas partai.

Saat ini, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar itu mengungkapkan hasil survei menunjukkan elektabilitas Partai Golkar menurun dengan raihan enam persen.

BACA JUGA :  Bendera Golkar Berkibar Di Kampanye Prabowo, KM AMPG Desak Pelakunya Ditindak Tegas

“Yang saya takutkan raihannya empat persen kalau kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas,” ujarnya.

Akbar menyatakan Golkar harus mencari pengganti Novanto sebagai Ketua Umum dengan memilih pemimpin yang tidak dibebani ketersangkutan masalah hukum.

Selain itu, pemimpin Partai Golkar harus membawa tema baru dan tidak berkepentingan pribadi.

Akbar optimis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan komitmen membawa perubahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Akbar menambahkan Novanto juga lebih baik fokus menjalani proses hukum usai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi proyek KTP elektronik.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini