telusur.co.id l Jakarta l BPS baru saja merilis rendahnya angka laju inflasi di bulan Oktober 2017. Selama pemerintahan Joko Widodo, laju inflasi memang cenderung turun, dari rata-rata 6 persen di awal menjabat, menjadi 3 persen dalam dua tahun terakhir.

Namun, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpandangan jika tren rendahnya angka inflasi ini jangan dianggap sebagai prestasi, melainkan peringatan sedang berlangsungnya resesi ekonomi.

“Rendahnya angka inflasi, terutama dalam dua tahun terakhir, sebenarnya menunjukkan jika perekonomian kita sedang lesu. Dan penurunan daya beli serta konsumsi masyarakat memang bukanlah fiksi sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden, itu memang fakta. Rendahnya angka inflasi adalah salah satu indikator turunnya daya beli masyarakat,” ungkap Fadli Zon.

Menghadapi situasi ini pemerintah mestinya segera mengevaluasi strategi pembangunan ekonominya. Menjadikan infrastruktur sebagai leading sector pembangunan terbukti bermasalah, karena dalam kenyataannya terjadi banyak anomali.

Turunnya upah pekerja serta turunnya jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi, serta turunnya konsumsi semen nasional, atau turunnya industri logam dasar dalam setahun terakhir, menunjukkan jika pembangunan infrastruktur ternyata tidak berdampak sebagaimana yang diklaim oleh pemerintah.

“Dalam catatan saya, setidaknya ada empat persoalan kenapa proyek pembangunan infrastruktur era Jokowi justru menghasilkan anomali ekonomi sebagaimana yang telah disebutkan tadi.”

Pertama, penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Penggabungan dua kementerian tersebut telah membuat pembangunan perumahan dan sektor properti jadi terabaikan, padahal sektor inilah yang sebenarnya bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

BACA JUGA :  Pemilu 2019, Fadli Zon Yakin Gerindra Sabet Double Winners

Ada sekitar 174 industri terkait sektor properti, sehingga jika sektor ini lesu, maka perekonomian secara umum akan ikut lesu. Sedangkan pembangunan infrastruktur, karena bersifat high-tech dan padat modal, efek penggandanya lebih kecil, dan tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam tiga tahun terakhir kondisi sektor properti tidak bagus. Pemerintah tidak memperhatikan kondisi ini karena terlalu fokus di infrastruktur. Pertumbuhan sektor properti, kredit konstruksi, kredit real estate, dalam tiga tahun terakhir lesu. Hanya Kredit Pemilikan Rumah yang mengalami akselerasi, itupun hanya untuk golongan menengah ke bawah, karena ada program subsidi dari pemerintah.

Masalah kedua, pemerintah membangun infrastruktur pada saat negara tidak punya duit. Ini adalah persoalan besar. Dulu Orde Baru membangun infrastruktur pada saat negara mendapatkan windfall profit dari oil boom awal tahun 1970-an.

Negara tiba-tiba jadi punya duit banyak dari kenaikan harga minyak, sehingga bisa membangun berbagai infrastruktur, mulai dari membangun sekolah, saluran irigasi, jalan raya, bendungan, dan lain-lain.

“Begitu juga dengan pemerintahan SBY. Mereka mengadakan Infrastructure Summit pada Januari 2005 dan memperkenalkan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) pada saat menikmati booming harga komoditas. Itupun anggarannya tidak jor-joran seperti pada masa pemerintahan Jokowi-JK.”

BACA JUGA :  Jenguk Kontingen Garuda UNIFIL, Fadli Disambut Tari Pasembahan

Ketiga, penugasan pembangunan infrastruktur telah berdampak serius terhadap sejumlah BUMN strategis. Skema pembangunan infrastruktur yang dulu katanya tidak membebani APBN, terbukti hanya fiksi, karena pada kenyataannya proyek-proyek itu dibiayai oleh utang yang dibuat BUMN dengan risiko yang pada akhirnya akan jadi tanggungan negara.

“Bulan lalu, misalnya, kita disuguhi informasi tentang kemungkinan PLN mengalami gagal bayar akibat besarnya utang yang akan jatuh tempo. Sebagian beban PLN itu digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang ditugaskan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah berhati-hati merancang program pembangunan infrastruktur, sehingga tidak membebani dan apalagi mengorbankan BUMN. Jangan sampai demi memenuhi ambisi rezim, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan perusahaan yang baik oleh BUMN diterabas begitu saja.”

Dan keempat, pembangunan infrastruktur telah membuat pemerintah mengabaikan persoalan-persoalan jangka pendek yang bersifat vital bagi kehidupan rakyat. Untuk membiayai infrastruktur, selain dari utang, pemerintah telah mencabut 77% persen subsidi untuk rakyat. Akibatnya rakyat mengalami penurunan daya beli dan tingkat konsumsi, padahal perekonomian kita ditopang oleh konsumsi.

“Penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat ini telah membuat ekonomi lesu. Dan kelesuan itu kini sedang memukul balik struktur perekonomian secara umum. Jika pemerintah tak segera mengevaluasi pembangunan infrastruktur, beban kita dimasa mendatang akan semakin berat,” tuntasnya. l red-4 l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini