telusur.co.id | Jakarta | Isu pergantian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Gatot Nurmantyo kembali di perbincangkan publik tak hanya Masyarakat pengamat pun itu memberikan pandangannya.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, menegaskan, bahwa pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden.

Menurutnya, Pergantian dapat dilakukan menjelang Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pensiun atau menunggu pensiun. Karena tidak diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

“Kami banyak ditanya orang kapan pergantian Panglima TNI. Pada prinsipnya kami berpendapat bahwa pergantian Panglima TNI adalah hak prerogrtif Presiden,” kata TB Hasanuddin, di Jakarta, Rabu (15/11).

Terkait adanya permintaan dari Koalisi Masyarakat Sipil kepada Presiden Jokowi untuk segera mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan alasan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat, menurut politisi PDIP, alasan itu cukup masuk akal.

“Selain soal waktu dalam memproses penyeleksian Panglima TNI yang baru, Presiden juga dapat mempertimbangkan kesiapan Panglima TNI yang baru untuk bersinerji dengan Polri dalam pengamanan Pilkada serentak 2018,” ucapnya.

BACA JUGA :  Dongkrak Ekonomi, TB Hasanuddin Siapkan Jalur Rajawali

Dalam proses pergantian Panglima TNI, dikatakan kang TB, panggilan akrab TB Hasanuddin, Presiden sebagai kepala pemerintahan, hanya akan mengirim satu nama untuk diajukan ke DPR RI dan menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

“Prosedur penggantian Panglima TNI, presiden nanti mengirim satu nama saja. Lalu diproses di Komisi I DPR, fit and proper test, apakah DPR menyetujui atau tidak. Kalau menyetujui, ya dilanjutkan. Kalau tidak menyetujui, presiden mengirim satu nama lagi, sampai kemudian disetujui DPR,” paparnya.

Syarat menjadi Panglima TNI, lanjut TB Hasanuddin, yakni harus perwira aktif. Hal itu juga dipertegas melalui Pasal 13 ayat 4 Undang-undang (UU) TNI yang menyebutkan, bahwa Panglima TNI dapat dijabat secara bergiliran oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

BACA JUGA :  Perang Bintang, PDIP Resmi Calonkan TB Hasanudin-Anton Charliyan di Pilgub Jabar

“Mereka yang pernah menjabat Kepala Staf atau sedang menjabat dan masih aktif, bisa dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara,” ungkap dia.

Kemudian, kata TB Hasanuddin, di dalam UU TNI dinyatakan posisi Panglima dapat digilir. karena sebagai bentuk keadilan bahwa semua angkatan itu memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi Panglima TNI.

“Sekarang ini Angkatan Darat, sebelumnya Angkatan Darat juga. Kemudian sebelumnya dari Angkatan Laut. Jadi, kalau dilihat seperti itu, supaya adil ya Angkatan Udara. Tapi, kembali lagi, ini kan hak preogratif Presiden, jadi biar presiden yang memutuskan,” pungkas TB Hasanuddin.

Sebagaimana diketahui, Jenderal TNI AD, Gatot Nurmantyo sendiri menjabat sebagai panglima TNI sejak 8 Juli 2015, dan akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018 mendatang.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini