telusur.co.id | Jakarta | Program Pemerintah mewajibkan pengguna kartu sim pra bayar melakukan registrasi di sambut baik oleh berbagai kalangan.

Namun, pemerintah juga sudah seharusnya melakukan registrasi akun media sosial, karena dari situlah hoax menyebar luas ke publik.

Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah, mendorong agar pengguna media sosial melakukan registrasi akun media sosial berbasis nomor kartu sim atau nomor KTP berupa single identity number (SIN).

“Hoax dan ujaran kebencian muncul dari media sosial. Makanya untuk menekan praktik tersebut harus ada proses regsistrasi akun media sosial,” ujarnya di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).

BACA JUGA :  Anang Harap Ahmad Dhani, Giring Dan Ifan 'Seventeen' Tuntaskan RUU Permusikan

Oleh karenanya, ia meminta pemerintah untuk merumuskan bentuk kebijakan, agar media sosial turut diregistrasi seperti kartu sim pra bayar.

“Media sosial merupakan produk inovasi tekhnologi harus memberi output peradaban yang baik. Medsos bukan justru menjadi alat yang tidak beradab,” tambahnya.

Dengan mewajibkan pengguna media sosial untuk registrasi berbasis sim card atau KTP Elektronik tambah Anang, memberi proteksi kepada anak-anak yang belum memiliki identitas diri.

“Dengan cara ini pula, anak-anak akan terlindungi dari paparan konten negatif. Ide ini memiliki semangat proteksi terhadap anak-anak,” tegas Anang.

BACA JUGA :  RUU Permusikan Masuk Prolegnas, Anang: Musik Indonesia Makin Kuat

Musisi asal Jember ini menambahkan, registrasi akun medsos sama sekali tidak diarahkan pengekangan kebebasan berpendapat dan berekspresi, justru registrasi akun medsos dimaksudkan untuk proteksi diri para penggunanya.

“Registrasi ini bukan untuk mengengkang kebebasan berpendapat dan bereskpresi, tapi justru proteksi pengguna medsos dan mengembalikan khitah medsos untuk interaksi sosial melalui digital dengan cara yang beradab,” tandasnya.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini