telusur.co.id | Jakarta | Jauh sebelum masa kampanye Pilgub DKI Jakarta 2016 beberapa waktu yang lalu, keberadaan kaum disabilitas khususnya di DKI Jakarta menjadi sorotan utama Sandiaga Uno yang kini menjadi Wakil Gubernur DKI.

Melalui Yayasan Indonesia Setara, kaum disabilitas diberikan pembekalan management usaha secara intens oleh Sandiaga. Tidak hanya itu, setiap event keagamaan yang rutin diselenggarakan tiap bulan selalu dihadiri olehnya.

Bahkan, isu-isu disabilitas pun menjadi topik utama yang diangkat di dalam debat para kandidat Cagub-Cawagub saat itu. Mengingat berdasarkan data dari KPU DKI Jakarta, pada 2016 tercatat jumlah pemilih penyandang disabilitas di Ibu Kota ini mencapai 5.371 jiwa.

Menurut KPU DKI saat itu ada kenaikan jumlah pemilih disabilitas sebesar 4.885 pemilih, dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 5.371. Artinya, ada sebanyak 10.256 pemilih dari kalangan penyandang disabilitas yang mengeluarkan hak suaranya pada Pilgub DKI 2017.

Hal ini tidak luput dari perhatian Sandiaga yang memiliki kedekatan dengan kaum disabilitas di Jakarta, di salah satu janji Anies-Sandi menegaskan akan mensejahterakan para kaum disabilitas melalui aksesibilitas serta peningkatan taraf hidup melalui umkm yang akan diaplikasikan melalui program Oke-Ocenya mengingat 5 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta adalah penyandang disabilitas. Terkait dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan hibah pada 104 badan atau organisasi dengan total anggaran untuk dana hibah ini sebesar Rp 1.610.915.290.235.

Saat telusur.co.id menghubungi Yudi Yahya yang juga salah satu pengurus organisasi sosial Federasi Kesejahteraan Penyandang Cacat Tubuh Indonesia (FKPCTI) DKI Jakarta, Sabtu (25/11/2017) mengatakan bahwa pihaknya baru mengetahui data mengenai data hibah tersebut dari media. Ia mengaku sedikit kecewa, lantaran organisasinya tidak dimasukkan dalam rilis tersebut.

“Kami baru tahu rilis yang dikeluarkan Pemprov itu melalui media online. kami sih sedikit kecewa karena organisasi sosial disabilitas tidak dimasukan kedalam rilis tersebut,” ungkap dirinya yang sempat di undang di debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta untuk berkontribusi memberi masukan pada debat tersebut.

Walapun begitu, pihaknya menghormati keputusan Pemprov DKI tersebut. “Namun itu semua adalah kebijakan terbaik yang diambil oleh pemprov dan akan kami dukung serta hormati keputusan tersebut,” akunya.

Terpisah, Ketua Organisasi Sosial Penyandang Disabilitas di DKI Jakarta, Mahmud Fasa juga mengungkapkan kekecewaannya serupa. Apalagi, saat di kepemimpinan Gubernur Jakarta sebelumnya juga tidak sama sekali menganggarkan bantuan untuk organisasi sosial disabilitas.

“Sama juga sih, apalagi dulu nggak ada juga,” katanya, Minggu (26/11/2017).

Ia juga melanjutkan bahkan hari disabilitas internasional yang diselenggarakan setiap tahun ditanggal 3 Desember pun dalam kurung waktu dua tahun ini tidak diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Fasa juga berharap dengan kepemimpinan Anies-Sandi agar lebih peka terhadap kesejahteraan disabilitas melalui organisasi sosial-organisasi sosial disabilitas di DKI Jakarta. | red-7 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini