Telusur.co.id |JAKARTA | Jajaran Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan upaya perbaikan tata kelola TKI di perbatasan Kalimantan Barat-Malaysia akan mencegah berbagai macam kemungkinan buruk yang terjadi. “Membangun daerah perbatasan perlu perhatian dan kesungguhan kita bersama,” ujar Deputi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kantor Kemenko PMK, Dr. Sujatmiko, MA. pada saat melakukan Rapat Koordinasi terkait perbaikan Tata kelola TKI di Daerah Perbatasan (Entikong), di Entikong, Kalimantan Barat Rabu (8/11) lalu.
Sujatmiko mengatakan, memberikan perlindungan kepada TKI merupakan bagian dari program Nawa Cita Presiden. Karena hal itulah pemerintah secara serius membangun daerah perbatasan, khususnya di Entikong-Kalimantan Barat. “Dengan kebijakan pemerintah yang fokus pada pembangunan di perbatasan terutama Entikong, saya harap akan bisa lebih melayani semua bidang termasuk lalu lalang TKI,” tandasnya.
Sebagai pengawal isu perlindungan perempuan dan anak di Kemenko PMK, Sujatmiko menganggap bahwa daerah perbatas memiliki potensi yang besar untuk disalah gunakan di berbagai macam tindak kejahatan. “Selama ini perbatasan menjadi jalur tikus, penyelundupan barang, tindak pidana perdagangan orang, penyalahgunaan visa kunjungan untuk bekerja, sampai praktik percaloan terhadap TKI, volume deportasi, data keberangkatan, dan data masalah yang dihadapi oleh TKI, dan sebagainya,” Sujatmiko menjelaskan.
Selain hal itu, Sujatmiko menyoroti terkait Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 25 Oktober 2017 lalu. Dalam UU tersebut dibedakan secara tegas tugas dan fungsi antara Kementerian Ketenagakerjaan sebagai regulator dan Badan sebagai operator. “Jaminan sosial akan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Peran atau pembagian pusat dan daerah, peran PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dikurangi, sedangkan rekrutmen dan pelatihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama K/L terkait,” tambahnya.
Terakhir, Sujatmiko berharap ada motivasi, inspirasi, dan semangat bagi Perangkat Daerah untuk mencegah penempatan TKI non prosedural dan terjadinya TPPO ini. Karena hal tersebut akan mengakibatkan banyak korban dan merugikan banyak pihak. “Penyelesaian masalah ini harus diselesaikan secara komprehensif. Baik melalui koordinasi dengan K/L terkait, perangkat daerah, sampai pembicaraan intensif secara bilateral antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Malaysia juga perlu dilakukan,” ungkapnya lagi. | Red-05 |

BACA JUGA :  Anaknya Bisa Pulang ke Indonesia, Ayah Shinta Sampaikan Terima Kasih

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini