Telusur.co.id |JAKARTA | Keberpihakan terhadap penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Belum terdatanya jumlah penyandang disabilitas di Indonesia menyulitkan penyesuaian anggaran.
Upaya percepatan pembahasan penyandang disabilitas ini mengemuka dalam rapat koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, percepatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PD), di Kantor Kemenko PMK Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Rakor yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Rabu (8/11) itu, membahas percepatan penyusunan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan penyusunan 7 RPP turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 serta dukungan/penugasan dari K/L terkait.
“Upaya percepatan menggunakan 2 strategi yaitu pendekatan lintas sektoral antar K/L terkait, mulai dari Kemenkeu, Kemen PUPR, Kemensos, Kemdikbud, Kemenpan RB, Kemen PPN/Bappenas, dan Kemenkum HAM,” ujar Ade Rusman, Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia pada Kedeputian bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK, usai rakor, Rabu (8/11).
Ade menuturkan, masing-masing kementerian terkait diminta untuk melakukan inisiasi sesuai bidang kerjanya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang No.8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Opsi kedua yaitu percepatan dengan menggunakan pendekatan kolaboratif. Opsi ini meminta keterlibatan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), sektoral dalam hal ini Bappenas, dan para inisiator yaitu K/L terkait.
“RPP ini direncanakan dapat tuntas pada April 2018,” ujar Ade.
Ade menambahkan, keberpihakan kepada para penyandang disabilitas masih menghadapi banyak tantangan. Isu disabilitas adalah multi-sektor, meski tidak disebut dalam program prioritas.
“Pemetaan yang jelas tentang jumlah penyandang disabilitas di daerah untuk menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan, juga masih menjadi pembahasan,” katanya.
Selain itu, belum ada kaidah formal dalam perencanaan dan penganggaran inklusif. Sementara usulan dari Musrenbang tidak sampai ke level atas. | Red-05 |

BACA JUGA :  Diundang Kaum Disabilitas, Prabowo Ucapkan Terima Kasih

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini