telusur.co.id | Jakarta | DPD RI, kembali menyelenggarakan Sarasehan Nasional dengan tema ‘Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI. Dalam acara itu membahas buku yang berjudul “Mewujudkan Kewertaan Konstitusional DPD RI”.

Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) mengingatkan, Lembaga Pengkajian MPR RI telah mencatat bahwa DPD RI, dalam menjalankan tugasnya belum optimal.

“DPD RI, selama ini telah banyak dilakukan dalam mendampingi daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah. Namun, dalam kajian yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian MPR RI, juga disimpulkan pelaksanaannya konstitusional DPD RI itu masih belum optimal, “ucapnya di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (17/11).

BACA JUGA :  Almarhum AM Fatwa Dimata Ketua DPD RI

Menurutnya, dalam rangka mengawal otonomi daerah, serta menampung aspirasi rakyat, dibutuhkan jawaban konstitusional DPD RI secara utuh, sesuai Pasal 22D dan Pasal 23 UUD Tahun1945.

“Menurut hasil kajian dalam buku itu, untuk mewujudkan konstitusional DPD RI, cukup dilakukan melalui perubahan beberapa Undang-Undang saja, yaitu Undang-Undang MD3, Undang-Undang P3, dan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,” ucapnya lebih lanjut.

Terkait dengan fungsi anggaran, ia menyebut, Lembaga Pengkajian MPR RI yang mewajibkan penegasan peran DPD RI secara aktif dalam proses perencanaan masing-masing daerah.

“Sementara berkenaan dengan fungsi pengawasan, agar DPD RI berfungsi secara aktif pada semua tahapan proses penanganannya dengan kepentingan daerah,” ungkapnya.

BACA JUGA :  Bamsoet Minta Kaum Perempuan Aktif Dalam Revolusi Digital

Oleh karena itu, ia meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar mendukung DPD RI dalam bidang, Legislasi dan Anggaran di Parlemen serta memiliki gedung sendiri.

“DPD RI adalah satu-satunya lembaga negara yang lahir pasca reformasi yang belum memiliki sarana kantor di gedung negara. Perwujudan jawab konstitusional DPD RI, tentu saja, bisa dilakukan dengan sempurna yang dibutuhkan sarana kerja itu, termasuk di ibu kota provinsi, dapat memenuhi. Hal ini memang sudah diamanatkan dalam UU MD3, sejak beberapa tahun yang lalu, ” pungkasnya.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini