telusur.co.id|Jakarta| – Komisi Pemilihan Umum sejak 17 Oktober lalu hingga 16 November mendatang melakukan penelitian administrasi atas partai-partai politik yang telah dinyatakan lengkap dokumen persyaratannya saat mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Dari 27 partai politik yang mendaftarkan untuk menjadi peserta pemilu, terdapat 14 partai politik yang dinyatakan lengkap dokumen persyaratannya.

Ke-14 partai politik itu adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Berkarya, Partai Garuda, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sementara 13 parpol yang ditolak KPU karena tidak bisa melengkapi dokumen persyaratan hingga batas akhir adalah Partai Islam Damai dan Aman (Idaman), Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Pemersatu Bangsa (PPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo), Partai Republik Nusantara, Partai Rakyat, Partai Reformasi, dan Partai Republik.

KPU melakukan penelitian administrasi terhadap dugaan keanggotaan ganda partai politik dan keanggotaan partai politik yang tidak memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi jumlah anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota menggunakan formulir model F2-parpol dan daftar nama anggota partai politik yang telah dimasukkan melalui sipol (sistem informasi partai politik).

Keanggotaan ganda terjadi apabila satu orang menjadi anggota lebih dari satu partai politik dan/atau satu orang menjadi anggota lebih dari satu dalam satu partai politik yang sama (tetapi berbeda daerah kepengurusan, misalnya).

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setiap partai politik yang mendaftarkan sebagai calon peserta pemilu wajib memiliki paling sedikit 1.000 anggota di tiap kabupaten/kota. Bukti keanggotaan itu melalui kartu tanda anggota. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 orang atau satu per 1.000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota.

Ternyata, dari penelitian administrasi yang berjalan sejauh ini, KPU menemukan begitu banyak keanggotaan ganda di banyak daerah, dalam jumlah mencapai ribuan. KPU tingkat kabupaten/kota melakukan penelitian administrasi langsung atas keanggotaan ganda ini.

KPU Kabupaten Lebak, Banten, misalnya, menemukan ribuan keanggotaan ganda dalam partai politik. Sebagaimana disampaikan Komisioner KPU Kabupaten Lebak Cedin Rosyad Nurdin keanggotaan ganda itu terdapat hingga dua sampai tiga partai politik yang berbeda.

BACA JUGA :  KPU Batalkan Visi-Misi Dalam Debat Capres; Rizal Ramli : Diketawain Dunia

Bahkan di KPU Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menemukan keanggotaan ganda di semua partai politik, yakni di 14 partai politik yang diteliti secara administratif. Keanggotaan ganda tersebut sebagian ada yang ganda secara internal dalam satu partai politik yang sama dan eksternal dalam partai politik yang berbeda.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedang melakukan verifikasi administrasi partai politik peserta Pemilu 2019, termasuk melakukan verifikasi terhadap adanya keanggotaan ganda individu dua parpol berbeda.

KPU Kabupaten Kupang, NTT, juga menemukan keanggotaan ganda, begitu pula di KPU Kota Yogyakarta, terdapat 1.095 data yang masuk dalam keanggotaan ganda, di KPU Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, dan di banyak KPU kabupaten/kota di provinsi lainnya.

KPU menyampaikan kepada KPU kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi faktual keanggotaan ganda untuk kemudian hanya dihitung satu.

Proses verifikasi faktual itu ternyata tidak mudah dilakukan oleh KPU kabupaten/kota. Sebagaimana diakui oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto, misalnya, proses tersebut tidak mudah karena petugas kesulitan bertemu dengan warga yang diduga memiliki data ganda. Petugas membutuhkan waktu dua hingga tiga kali datang ke rumah warga hanya untuk bisa bertemu secara langsung dan melakukan verifikasi. Petugas jarang bisa langsung bertemu dengan warga yang diinginkan. Petugas menanyakan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu tanda anggota (KTA) partai politik.

Salah satu penyebab mengapa muncul keanggotaan ganda, sebagaimana temuan dari Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta Iwan Ferdian adalah karena banyak warga yang tidak tahu jika kartu tanda penduduk mereka dicatut sebagai bukti keanggotaan oleh partai politik tertentu.

Banyak warga yang mengaku tidak tahu dari mana namanya bisa masuk sebagai anggota partai politik. Atau warga yang menjadi anggota partai politik tertentu tetapi justru terdaftar di partai politik lain.

Selain melakukan pengecekan atas keanggotaan ganda, KPU juga melakukan kemungkinan adanya anggota TNI/Polri atau pegawai negeri sipil yang tercatat sebagai anggota partai politik. TNI/Polri dan pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi anggota partai politik, kecuali mereka telah pensiun atau mengundurkan diri dari keanggotaan TNI/Polri atau pegawai negeri sipil.

Penduduk yang belum berusia 17 tahun pada waktu pendaftaran partai politik dan/atau belum menikah, juga tidak boleh menjadi anggota partai politik.

BACA JUGA :  Mendagri Desak Bareskrim Usut Tuntas Hoaks 7 Kontainer Surat Suara yang Sudah Dicoblos

Perbaikan Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administrasi, dokumen persyaratan partai politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi.

Partai politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasi dengan ketentuan pengurus partai politik tingkat pusat melalui petugas penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan kepada KPU, sedangkan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota melalui petugas penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik kepada KPU kabupaten/kota.

Perbaikan syarat jumlah keanggotaan partai politik dilakukan dengan ketentuan melakukan perbaikan rekapitulasi jumlah anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan. Perbaikan daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah kabupaten/kota paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan.

Jumlah salinan kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil penelitian administrasi.

KPU menyusun berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi perbaikan persyaratan dan hasil penelitian administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik.

KPU menyampaikan salinan berita acara hasil penelitian administrasi perbaikan kepada pengurus partai politik tingkat pusat melalui petugas penghubung dan kepada Badan Pengawas Pemilu. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama tiga hari setelah penelitian administrasi perbaikan berakhir.

KPU mengumumkan hasil penelitian administrasi di media cetak, media elektronik, papan pengumuman, dan laman KPU.

Setelah penelitian administrasi sudah selesai, KPU beranjak elakukan proses verifikasi faktual.

KPU menyampaikan dokumen hasil penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu untuk dilakukan verifikasi faktual kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui KPU Provinsi/KIP Aceh.

Penyampaian dokumen hasil penelitian administrasi dilakukan paling lama empat hari setelah penelitian administrasi perbaikan berakhir.

KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik yang lulus penelitian administrasi.

KPU melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang meliputi jumlah dan susunan pengurus partai politik di tingkat pusat, pemenuhan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat paling sedikit 30 persen, dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik tingkat pusat sampai berakhirnya tahapan pemilu.|ant|


Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini