telusur.co.id | Jakarta | Kesaktian Setnov kembali teruji, dia keukeuh tak mau penuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK. Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun membeberkan surat dari pengacara Setya Novanto, terkait ketidakhadiran kliennya memenuhi panggilan lembaga antirasuah itu, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan kasus korupsi proyek KTP elektronik.

“Surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan KPK tersebut berisikan tujuh poin yang pada pokoknya sama dengan surat sebelumnya,” kata Febri, Rabu (15/11) di Jakarta.

KPK menjadwalkan pemeriksaan Setya Novanto sebagai tersangka pada Rabu hari ini. Panggilan pertama sudah disampaikan KPK pada pekan lalu, untuk jadwal pemeriksaan 15 November 2017, kata Febri.

Pemanggilan itu merupakan yang pertama setelah Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka dugaan korupsi kasus KTP-e pada Jumat (10/11).

Menurut Febri, pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB, KPK menerima surat tertanggal 14 November 2017 dengan kop surat kantor pengacara.

Surat yang ditandatangani oleh Fredrich Yunadi selaku kuasa hukum Setya Novanto itu ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua MK RI, Ketua MA RI, Ketua Komnas HAM, Kapolri, Jaksa Agung RI, Kabareskrim Polri, Kapolda Metro Jaya, Kajati DKI, Klien, dan Pertinggal.

Surat itu intinya menyatakan Setya Novanto belum bisa memenuhi panggilan KPK sampai adanya putusan MK terhadap permohonan “judicial review” atau uji materi yang diajukan kuasa hukum Novanto.

Berikut isi surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai tersangka.

1. Klien telah menerima surat panggilan KPK tanggal 10 November 2017 untuk menghadap penyidik KPK 2. Dalam surat panggilan menyebutkan memanggil Setya Novanto, pekerjaan Ketua DPR RI dan seterusnya.

BACA JUGA :  Kasus Novel Tak Tuntas, Penegakan Hukum Jokowi Dianggap Retorika

3. Bahwa berdasarkan: – Pasal 1 (3) UUD 1945: Negara Indonesia adalah Negara Hukum – Pasal 20 A huruf (3) UUD 1945 – Pasal 80 UU No. 17 Tahun 2014 – UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan 4. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 224 ayat (5) (Hak Imunitas Anggota DPR) dan Pasal 245 ayat (1) 5. Bahwa adanya permohonan “judicial review” tentang wewenang memanggil klien kami selaku Ketua DPR RI dan seterusnya.

6. Bahwa pernyataan Ketua KPK tentang Pansus Angket dan seterusnya.

7. Bahwa adanya tugas negara pada klien kami untuk memimpin dan membuka Sidang Paripurna DPR pada 15 November 2017 Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas maka klien kami belum bisa memenuhi panggilan tersebut sampai adanya putusan MK terhadap permohonan “judicial review” yang kami ajukan tersebut.

Sebelumnya, Setya Novanto juga tidak memenuhi panggilan KPK sebanyak tiga kali, untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadara Solution Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus yang sama.

Sebelumnya, Setya Novanto menyatakan pemanggilan terhadap dirinya harus ada izin tertulis dari Presiden.

Selain itu, Setya Novanto juga menyatakan bahwa setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan serta hak imunitas serta menunggu putusan uji materi di MK soal Pasal 46 ayat (1) dan (2) serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Dalam proses hukum, acuan yg digunakan adalah KUHAP, UU Tipikor dan UU KPK. Jadi sekalipun ada bagian dari UU tersebut yang diuji di MK, hal tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang berjalan,” kata Febri.

BACA JUGA :  Besok, Sandiaga Berencana Satroni KPK

Apalagi, kata Febri, terdapat penegasan di Pasal 58 Undang-Undang MK sehingga dalam penanganan kasus KTP Elektronik ini pihaknya akan berjalan terus.� Menurut dia, dalam penegakan hukum KPK mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk menegakkan hukum secara adil dan berlaku sama terhadap semua orang dan jangan sampai ada kesan hukum tidak bisa menyentuh orang-orang tertentu.

Apalagi, menurut Febri. jika ada yang mengkaitkan dengan pemahaman bahwa imunitas berarti kekebalan hukum tanpa batas karena tentang hak imunitas tersebut, meskipun disebut di UUD 1945, uraian lebih lanjut harus dibaca pada Pasal 80 dan Pasal 224 UU MD3.

“Jelas sekali, pengaturan hak imunitas terbatas untuk melindungi anggota DPR yang menjalankan tugas. Tentu hal itu tidak berlaku dalam hal ada dugaan tindak pidana korupsi karena melakukan korupsi pasti bukan bagian dari tugas DPR,” tuturnya.

Ia pun menegaskan bahwa dasar hukum penanganan perkara di KPK, termasuk anggota DPR adalah KUHAP, UU Tipikor dan UU KPK yg berlaku khusus.

“Ada ketentuan di Pasal 46 ayat (1) UU KPK juga Pasal 46 UU KPK. Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersabgja oleh KPK, terhitung srjak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur di perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan UU ini,” ungkap Febri.

Selain itu, kata Febri, Untuk pemeriksaan saksi tidak ada larangan dan aturan harus izin presiden karena Pasal 245 UU MD3 mengatur prosedur perizinan�terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana.

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini