Margarito Kamis/Istimewa

telusur.co.id | Jakarta | Pakar hukum Tatanegara, Margarito Kamis mengatakan pembangunan reklamasi teluk Jakarta merupakan ilegal.

Pasalnya, dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 dinyatakan reklamasi itu untuk pantai Utara bukan teluk Jakarta.

“Ini bisa dikatakan ilegal gak ada dasarnya, perintah A dijalankan B. Untuk itu saya pikir beralasan Pak Anies berhak menolak melanjutkan atau apapun karena perintahnya lain,” ujarnya di komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (2/11).

Tak hanya itu, Dalam poin di tiap peraturan ia melihat bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk melakukan kordinasi dengan setiap dinas terkait.

BACA JUGA :  Mencegah Pemilu Curang

“Dari segi kewenangan perintahnya pada Gubernur, Gubernur memerintakahkan untuk membuat sebuat tim ada tim pengerah tim pengendali salah satunya ada badan pelaksa,” jelasnya.

Untuk itu jika pemerintah pusat ingin melanjutkan pembangunan reklamasi harus membuat Kepres baru untuk mengambil alih proyek tersebut dari pemerintah DKI.

“Sekarang kalau pemerintah pusat mau, ambil saja jangan di serahkan pada gubernur, cabut saja kepresnya diganti dengan Keppres lain termasuk tata kelola,” terangnya.

Seperti diketahui Margarito Kamis menghadiri seminar dengan tema Stop Reklamasi Teluk Jakarta. Dalam acara tersebut hadir pula, Sudirman Said (Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi), ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, Dr Muslim Muin (Pakar Teknik Kelautan ITB), Martin Hadiwinata (Kesatuan Nelayan Tradisonal Indon.), Dr. Marwan Batubara (IRESS).| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini