telusur.co.id | Jakarta | Pilkada Serentak 2018 yang dilakukan di 171 daerah se Indonesia mempunyai potensi ricuh, apalagi penyelenggaraan berdekatan dengan pemilu 2019. Lantas daerah mana saja yang paling rawan terjadi kerusuhan.

Berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diungkapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), ada tiga daerah yang potensi kerusuhannya paling tinggi yakni Papua, Maluku dan Kalimantan Barat.

Dari dimensi yakni penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi, Provinsi Papua memilki skor indeks tertinggi 3.41, diikuti oleh Maluku 3,25 dan Kalimantan Barat mendapat skor 3,04.

Ketua Bawaslu RI Abhan pada saat launching di Grand Sahid Jaya Hotel, Selasa (28/11) mengatakan kerawanan tinggi pada Pilkada Papua ditentukan oleh dimensi partisipasi. Hal itu disebabkan partisipasi pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih yang minim.

BACA JUGA :  Akibat KPU Tak Beri Password, Bawaslu Tak Bisa Akses dan Awasi Sipol, Ada Apa..?

Lalu, kerawanan tinggi pada Pilkada Kalimantan Barat ada pada dimensi kontestasi, di antaranya disebabkan oleh maraknya politik identitas, penggunaan isu SARA, dan politisasi birokrasi. “Sedangkan kerawanan tinggi Pilkada Maluku ditentukan dimensi penyelenggaraan, terutama berkaitan dengan integritas dan profesionalitas penyelenggara,” bebernya.

Sementara 14 provinsi Iainnya menunjukkan kategori kerawanan sedang (skor 2,00 hingga 2,99). Provinsi yang masuk kategori ini adalah Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81), Kalimantan Timur (2,76), Maluku Utara (2,71), Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15).

BACA JUGA :  Jerry Sumampouw Sebut PKPU Tentang Aturan Kampanye Masih Banyak Kelemahan

Dari hasil IKP Pilkada Serentak 2018, Bawaslu menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu untuk melakukan optimalisasi pencegahan, pengawasan, penindakan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

Tak hanya itu saja, Bawaslu juga merekomendasikan peserta pilkada untuk melakukan kampanye bersih dengan tidak menggunakan isu SARA, politik uang, menghindari pelibatan ASN, dan penggunaan fasilitas negara. | red-4 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini