Margarito Kamis/Istimewa

telusur.co.id | Jakarta | Pengamat hukum Tatanegara, Margarito Kamis, menyindir Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla (JK). ia meminta JK untuk membuka kembali Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).

“Saya ingin menghimbau Pak Wakil Presiden agar baca ulang pasal 245 ayat 3 huruf c Apakah ada pengertian lain dalam hal ini,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/11).

Menurut Margarito, dalam UU MD3 tersebut dijelaskan bahwa setiap anggota DPR RI, yang masih menjabat memiliki kekebalan hukum. Karena mereka dilindung dengan Peraturan perundangan.

“Itu di atur dalam konstitusi,” jelasnya.

BACA JUGA :  Kepala Daerah di Medan Pilpres

Tak hanya itu saja Margarito juga menyampaikan, bahwa berdasarkan putusan MK No 21 Tahun 2015, KPK tak dapat menetapkan tersangka seseorang jika belum melakuan pemeriksaan lebih dulu.

Ia menilai penetapan tersangka Ketua Umum Golkar, Setnov oleh KPK tidak dapat dibenarkan atau tidak sah.

“Karena dia belum diperiksa sebagai tersangka maka penetapan itu tidak sah, apa lagi pemeriksaan dia tidak dengan izin Presiden semakin tidak sah. Salah kpk itu,” tegasnya.

Seperti yang diketahui pada rabu malam (15/11) KPK melakukan penggeledahan dan ingin menjemput Setnov untuk di gelandang ke lembaga anti rasuah itu tersebut.| red-06 |

BACA JUGA :  Merujuk Keppres 52 Tahun 1995, Margarito: Reklamasi Teluk Jakarta Ilegal

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini