Mushtar Efendi Harahap/telusur.co.id

telusur.co.id | Jakarta | Peneliti senior dari Network for South East Asian Studies (NSEAS) menilai Kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa yang saat kini diperkuat dengan regulasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. P.39 Tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah Kerja Perum Perhutani, bertujuan untuk menyukseskan penghentasan kemiskinan masyarakat. Pasalnya, para petani jawa dapat mendongkak sektor pertanian yang saat ini sedang lesu.

“Petani miskin yang diberikan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) untuk memanfaatkan maksimal 2 Ha tanah hutan yang gundul dan tidak dikelola Perhutani,” ujarnya kepada Wartawan di Jakarta, Kamis (9/11)

Akan tetapi Menurut Muchtar Izin Pemanfaatan selama 35 tahun, harus dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Sebab, Jika pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban, Pemerintah dapat mengambil kembali tanah hutan tersebut.

BACA JUGA :  Muchtar Effendi: Reklamasi Teluk Jakarta Sama Saja Negara Dalam Negara

Namun permen LHK No P39/2017 dikatakan Muchtar, mendapat kritikan dari kalangan pengamat. Karena mereka menilai Permen LHK No.P39/2017 akan menimbulkan banyak bencana alam.

Terlebih, pengamat menganggap penyebab utamanya adalah karena rakyat miskin dianggap mereka tidak pandai. Pengkritik malah mencitrakan bahwa dirinya orang yang pandai dalam mengelola atau memanfaatkan lahan hutan.

“Pengkritik memprediksi kebijakan perhutanan sosial di Pulau Jawa akan merusak lingkungan alam dan pada gilirannya menyebabkan terjadinya bencana alam,” ucapnya.

Atas kritikan tersebut Muchtar menilai satu kesalahan besar dalam menilai para petani seperti itu. “Apakah Petani Miskin tak cakap mengelola hutan lalu otomatis merusak alam dan karenanya timbulkan bencana alam? Jawabannya pasti tidak,” tegasnya.

Menurutnya, Permen LHK No. P.39/ 2017 menetapkan bahwa IPHPS yang di berikan sangat menguntungkan. Sebab pada areal hutan tutupan lahan terbuka atau tegakan hutan kurang, sama dengan 10 %.

BACA JUGA :  Muchtar Effendi: Reklamasi Teluk Jakarta Sama Saja Negara Dalam Negara

“Areal hutan terbuka itu akan ditanam kembali lewat kegiatan perhutanan sosial disertai monitoring dan evaluasi (Monev), melibatkan pendampingan dalam hal permohonan, pemanfaatan, penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran,” jelasnya.

Untuk itu ia menilai jika para petani mampu mengimplementasikan program yang tertera dalam permen LHK bukan tidak mungkin pulau jawa menjadi pulau yang menghasilkan produk pertanian.

“Bisa jadi, masyarakat atau Petani Miskin ini lebih cakap dalam mengelola hutan ketimbang Pengkritik yang sesungguhnya bukan Petani, tetapi “Penikmat Rente”, tidak pro rakyat miskin di Pulau Jawa, termasuk di Jawa Barat,” pungkasnya.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini