Margarito Kamis/Istimewa

telusur.co.id | Jakarta | Pakar hukum Tatanegara Margarito Kamis, memberi apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilahkan kepolisian untuk tetap melanjutkan SPDP, jika memiliki fakta hukum didukung oleh alat bukti yang kuat.

Menurutnya, Sikap Jokowi, sangat arif dan bijaksana. Karena mengedepankan supremasi hukum, dimana posisi atau kedudukan setiap warga negara sama di mata hukum.

“Saya setuju, pernyataan Presiden, profesional, dalam arti kalau ada bukti ya proses, kalau tidak ada bukti jangan proses,” katanya saat dihubungi, Jum’at (10/11).

Tak hanya itu, Margarito juga menambahkan, pernyataan Jokowi yang meminta kepolisian tak boleh mengada – ngada agar tidak ada anggapan intervensi.

BACA JUGA :  Margarito Heran Cuma Nama Tito yang Disebut Jelas Dalam IndonesiaLeaks

“Dengan begitu maka pesan lain yang disampaikan Presiden ke polisi jangan mengada-ada, fakta harus cukup, itu paling penting. Kalau itu sudah ada, tidak ada alasan bagi kepolisian untuk menghentikan. Itu yang dapat saya maknai dari pernyataan Presiden,” ujarnya.

Tak hanya itu, Terkait adanya kekhawatiran hubungan antara Polri dan KPK diprediksi kembali tegang, Margarito menuturkan bahwa langkah Jokowi tepat bahwa hubungan KPK-Polri tidak akan terganggu.

“Iya betul itu, kalau KPK salah misalnya, ya diproses, jangan diartikan rusak hubungannya. Artinya polisi mengedepankan prinsip hukum. Prinsip itu kan tidak bisa dikesampingkan dengan status seseorang itu misalnya sebagai komisioner KPK. Saya menilai pernyataan presiden under konstitution, sesuai konstitusi, saya pikir sikap itulah yang semestinya diambil Presiden,” tandasnya.

BACA JUGA :  Margarito : Secara Mendasar KPK Salah Besar..!

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, jika SPDP tersebut memiliki bukti maka Polri dipersilahkan melanjutkan penyelidikan. Jokowi juga berharap penyidikan Polri terhadap pimpinan KPK ini tidak menggangu hubungan antara dua lembaga penegak hukum. Kepala Negara juga meminta penyidikan ini tak membuat gaduh.

“Kalau ada proses hukum, proses hukum. Saya sudah minta dihentikan kalau ada hal seperti itu (tidak ada bukti/fakta). Hubungan KPK-Polri baikbaik saja. Saya minta agar tidak ada kegaduhan,” kata Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017).| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini