telusur.co.id | Jakarta | Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany menyatakan, Partainya mendukung hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) pada, 23-25 November 2017 di NTB.

“Kami mendukung penuh hasil rekomendasi Munas Alim Ulama NU khususnya terkait pembelaan terhadap KPK. Komitmen para Ulama yang menegaskan lagi dukungan terhadap KPK begitu penting pada momen seperti ini”, ujarnya, Jakarta, Senin (27/11).

Menurut Tsamara, komitmen mendukung KPK dan pemberantasan korupsi dalam setiap Munas Alim Ulama NU harus dicontoh oleh para elite politik.

“Kita bisa melihat konsistensi Munas-munas NU yang selalu menunjukkan dukungan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi. Ini contoh yang baik, harus ditiru,” tambah politisi muda pendukung KPK itu.

BACA JUGA :  Wapres JK Dukung Rekomendasi Munas NU Soal Kepedulian Lingkungan

Selain itu, menurut Tsamara PSI juga mendukung rekomendasi Munas NU yang menekankan aspek pengawasan menjelang Pilkada 2018 serta upaya memperketat persyaratan calon kepala daerah untuk memastikan hanya mereka yang memiliki track record dan success story yang baik bisa maju dalam Pilkada.

“Ini sejalan dengan nilai PSI. Rekomendasi Munas NU yang mengedepankan prinsip anti korupsi dan meritokrasi merupakan edukasi politik yang baik, bukan hanya untuk warga nahdliyin, tapi untuk segenap elemen bangsa,” katanya.

Tsamara menambahkan PSI berharap ke depannya mekanisme pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat bisa menjadi syarat seseorang maju sebagai kepala daerah.

“Calon kepala daerah harus bisa membuktikan dari mana harta kekayaannya diperoleh. Dengan cara seperti ini, kita akan mendapatkan calon-calon kepala daerah yang bersih,” tutupnya.

BACA JUGA :  Wapres JK Dukung Rekomendasi Munas NU Soal Kepedulian Lingkungan

Seperti di ketahui, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar musyawarah nasional Alim Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Munas tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi salah satunya terkait pencegahan dan penanggulangan radikalisme.

Rekomendasi ini dibacakan langsung oleh Ketua PBNU Said Agil Siradj di NTB, Sabtu (25/11/2917). Poin pertama meminta pemerintah bertindak tegas dalam mengatasi persoalan radikalisme namun tetap dengan mengedepankan kemanusiaan.

Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu mengambil peran yang lebih aktif. Kemenag dipandang sebagai sektor utama dalam penanganan radikalisme agama.

Dunia pendidikan perlu dijadikan garda terdepan dalam pencegahan radikalisme. Hal ini dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter yang berwawasan moderatisme yang dituangkan dalam kurikulum sekolah. red- 08 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini