telusur.co.id | Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan pemohonan uji materi terkait Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan (Adminduk).

Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi MPR RI, Arwani Thomafi menilai perlu ada kajian terhadap pelaksanaan putusan MK. Sebab, putusan itu dapat berdampak munculnya kegaduhan dan problem yuridis.

“Sebagai ikutanya seperti munculnya penolakan dan tantangan dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan putusan tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/11).

Terlebih menurut Arwani, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 29 dinyatakan, Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

BACA JUGA :  Tak Membuat Resah Partai Pendukung Jokowi, PPP Sindir Koalisi Keummatan

“Artinya istilah kepercayaan muncul dalam konstitusi tetapi dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa,” ucapnya.

Dengan demikian, Ia melihat putusan MK dapat mendistorsi definisi agama itu sendiri serta spirit konstitusi negara Indonesia sebagai negara berketuhanan.

“Putusan MK ini juga dapat mengaburkan prinsip Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945,” jelasnya.

Karena itu dikatakan Wakil ketua PPP, pelaksanaan putusan harus melalui Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Terkait pelaksanaan putusan MK tambah Arwani, tergantung pada hasil penyusunan dan pembahasan Revisi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh pembuat UU yakni DPR dan Presiden.

BACA JUGA :  200 Mahasiswa Tertahan di Oman, Ketua Fraksi MPR PPP Desak Pemerintah Gerak Cepat

“Nantinya revisi tersebut bisa dimasukkan ke Prolegnas dengan kategori Daftar Kumulatif Terbuka Putusan MK (dapat sewaktu-waktu masuk penyusunan RUU Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006),” ujarnya lagi.

Selain itu, Revisi tersebut harus tetap dimaksudkan untuk mempertegas soal agama dan aliran kepercayaan merupakan entitas yang berbeda dan memang dilindungi oleh konstitusi.

“Hal ini juga sejalan dengan sikap MUI yang menegaskan aliran kepercayaan bukanlah agama,” pungkasnya.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini