telusur.co.id | Catatan Pakar Hukum “Berhukum Pidana Pancasila, Suatu Keharusan” | Prof. Syaiful Bakhri, Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta | Jakarta, 8 November 2017

Sudah sekian lama negeri ini memberlakukan hukum perdata maupun pidana asing, buatan kolonial Belanda. Dalam rentang sejarah meski kongsi dagang VOC dari Belanda pada mulanya hanya berniat dagang ke Indonesia, namun belakangan secara perlahan mulai memberlakukan hukum perdata, khususnya hukum dagang pada beberapa pelabuhan strategis di wilayah perdagangannya.

Selanjutnya dengan cepat juga memberlakukan hukum pidana belanda “crimineel wetboek voor het koningrijk Holland” yang sebenarnya mengadopsi kode Penal francis, dari Napoleon dikenal sebagai “master piece of human wisdom”.

Setelah mengalami perubahan di negeri Belanda tahun 1890 menjadi Wet Boek Van Straf Recht, hukum pidana yang dibawa ke Indonesia itu, sesungguhnya merupakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang paling kejam. Celakanya, hingga Indonesia Merdeka, bahkan sampai sekarang ini, masih berlaku.

Kekejamannya terlihat pada pemberlakukan hukuman mati, penjara, kurungan, denda uang dan tutupan maupun pidana tindakan lainnya, sebagaimana terdapat pada pasal 10 KUHP sekarang ini.

BACA JUGA :  Pendidikan Global dan Globalisasi Pendidikan

Sikap para penegak hukum bekerja sangat positivisme atas dasar kepastian hukum dalam perundang undangan, membawa implikasi tak jarang penegakan hanya bertindak untuk dan atas nama keadilan, tidak mengindahkan kemanfaatan.

Hukum pada kenyataannya hanya bekerja untuk membuktikan kesalahan yang “Geen straf Zonder Schuld”, maka kesalahan selalu dicari di rekayasa hingga sampai pada tujuannya.

Di sisi lain jika hukum hanya sebagai alat “kekuasaan”, maka negeri ini memasuki era enzime regime, suatu kemunduran peradaban. Padahal dunia hari ini yang sudah global dan cerah ini, mestinya menjadikan “hukum sebagai panglima keteraturan”, bukan menjadi alat dan permainan kekuasaan dalam berhukum.

Menjadi pertanyaan, sekarang hukum pidana manakah yang ideal dan mesti diberlalukan untuk negeri yang sudah merdeka dan beradab ini?

Karenanya di negeri yang sudah merdeka dan beradab ini, menjadi suatu keharusan memberlakukan hukum pidana Pancasila, sebagai acuan hukum pidana yang ideal. Yakni hukum pidana yang berlaku atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Keadilan yang beradab, kebijaksanaan, musyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh umat manusia,

BACA JUGA :  Pendidikan dan Era Globalisasi

Berhukum pidana Pancasila, mesti dijalankan dengan tata harmoni antara “Kepastian, keadilan dan kemanfaatan” sebagaimana di konstatir dalam doktrin dan teori pemidanaan humanistis.

Berhukum pidana Pancasila, sesungguhnya meninggalkan sifat dan watak kolonial yang kejam, diskriminatif dan melanggar HAM. Maka model pemidanaan dalam peradilan pidana mesti memuat dasar musyawarah keseimbangan antara pelaku dan korban, model pemaafan, agar mengurangi biaya dalam pemidanaan yang sangat tinggi dan mahal serta menghabiskan keuangan negara. Prinsip ekonomi hukum pidana, juga mesti menjadi pertimbangan atau dikenal juga sebagai jurimetri hukum pidana.

Alhasil, dari rangkaian sejarah perjuangan menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat hingga sekarang ini, pembangunan hukum pidana nasional mestinya bercorak hukum pidana asli Indonesia.

Untuk itu menjadi penting sekarang ini “merebut kemerdekaan” berhukum pidana Pancasila, untuk mengakhiri hukum pidana kolonial..!! | red-03 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini