telusur.co.id l Jakarta l Anggota Komite II DPD RI Ahmad Nawardi, meminta pemerintah untuk menjamin kepastian ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan nasional melalui adanya kebijakan dan data yang saling terintegrasi antar kementerian/lembaga.

Menurut dia, dengan adanya kebijakan dan data yang saling terintegrasi dapat dianggap menjadi solusi atas permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia.

Nawardi senator dari Jawa Timur, menilai karena tidak ada sinkronisasi harga dan ketersediaan pangan membuat nasib petani tidak jelas.

“Harga pangan tidak berbanding lurus dengan nasib petani. Saat ini banyak petani yang kurang sejahtera karena terpaksa menjual hasil panen mereka jauh dibawah harga pasar,” kritik Nawardi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BULOG, BPOM, Badan Ketahanan Pangan, dan peneliti mengenai pengawasan UU 18/2012 hari Rabu (22/11).

BACA JUGA :  Komite I DPD RI: Lemahnya Penegakan Hukum Buat Mafia Tanah Makin Berani

Ketua Komite II Perlindungan Purba juga meminta pada pemerintah agar mengintegrasikan sistem kebijakan pangan nasional secara terintegrasi kepada Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Pasal 126 UU 12 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dia menganggap banyaknya regulator yang menangani persoalan pangan di Indonesia dapat mengakibatkan konflik kepentingan antar stakeholders di bidang pangan. Terkadang banyaknya regulator tersebut dapat memunculkan aturan atau kebijakan yang dapat bertentangan satu sama lain.

Selain itu, terkait data mengenai kondisi pangan di Indonesia, DPD RI meminta agar dilaksanakan integrasi dan sinkronisasi data pangan yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga yang menangani persoalan pangan di Indonesia. Data tersebut juga diharuskan melalui verifikasi secara terpusat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) agar tercipta data pangan yang lengkap, akurat, dan mutakhir.

BACA JUGA :  Saksi Kunci Korupsi E-KTP Mati Gantung Diri, DPR Desak KPK Tuntaskan

Parlindungan menambahkan pemerintah daerah penting untuk dilibatkan terkait pengembangan kearifan pangan lokal di daerah. “Pemerintah daerah dapat dilibatkan untuk upaya pengembangan produksi, penjaminan harga, dan distribusi pangan lokal untuk menjamin ketersediaan pangan lokal di daerah,” ucap Senator dari Sumatera Utara ini.

Terkait masalah kearifan pangan lokal di daerah, Senator dari Sulawesi Tenggara Wa Ode Hamsinah Bolu menilai pemerintah melalui kementeriannya terkait harus lebih memperhatikan masalah pangan lokal. Terkadang harga bahan pangan produksi lokal lebih mahal dibanding jenis bahan pangan yang didatangkan dari daerah lain.

“Saya tidak melihat peranan Kementerian Pertanian di daerah terkait pangan lokal. Harga bahan pangan lokal di daerah itu lebih mahal dibandingkan beras dan lebih susah untuk ditemukan,” tegasnya. l red-4 l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini