telusur.co.id | Jakarta | Kendati rekomendasi mengenai kursi Panglima TNI berada di tangan Presiden Jokowi, tetapi partai politik menyarankan agar posisi Panglima TNI digilir. Partai Demokrat mengusulkan agar kursi panglima dilakukan secara bergiliran. “Harapannya kalau bisa digilir lagi,” usul Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Pusat, Selasa (28/11).

Jika saat ini, kursi Panglima TNI diduduki oleh Angkatan Darat (AD), maka selanjutnya diberikan ke Angkatan Laut (AL) atau Angkatan Udara (AU). “Sebaiknya Panglima TNI kali ini tidak berasal dari AD.”

BACA JUGA :  Demokrat Harapkan Saling Sindir SBY-Jokowi Tak Ganggu Koalisi Dengan PDIP

Sebab, di jaman pemerintahan SBY saja, AD sudah mendapatkan porsi dua kali sehingga sangat wajar jika saat ini berikan ke angkatan lain. Tapi, apapun itu, Syarif tidak bisa melakukan intervensi terlalu jauh, sebab yang mempunyai hak dan kewenangan adalah Presiden Jokowi.

Jokowi, sambung dia, pasti mempunyai pandangan dan pendapat yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. “Mudah-mudahan itu sudah mekanisme seperti yang dilakukan sebelumnya yaitu dilakukan secara bergiliran angkatan itu bisa dilakukan,” tandasnya.

Untuk diketahui, sekarang ada tiga nama kandidat yang akan menjadi calon Panglima TNI. Mulai dari Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) adalah Marsekal Hadi Tahjanto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jendral Mulyono, lalu Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) yaitu laksamana Ade Supandi. | red-4 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini