telusur.co.id | Jakarta | Usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dari Rumah Sakit Cipto ke ke Rutan KPK, Pengurus pusat (DPP) Golkar bergerak cepat untuk meredam gejolak internal partai.

Dalam keteranganya kepada wartawan, Nurdin Halid (NH) menilai, kondisi Setya Novanto telah dikategorikan berhalangan tetap sebagai ketua umum. Oleh sebab itu, dia mengambil alih seluruh tanggung jawab Novanto sebagai pucuk pimpinan.

“Sesuai AD/ART Partai Golkar bahwa jika ketum berhalangan maka saya (ketua harian), akan mengambil alih, saya yang mengendalikan organisasi,” tegas Nurdin di Jakarta, Minggu (19/11).

BACA JUGA :  Golkar Tetap Ingin Airlangga Cawapres Jokowi

Dari informasi yang diterima, Rapsel menuturkan, NH dan pengurus Golkar pada Jum’at (17/11), melakukan rapat pleno untuk mengukuhkan calon Gubernur dibeberapa Daerah.

Usai pengukuhan, tugas NH berikutnya adalah menetapkan siapa pengganti Setya Novanto selaku Ketua DPR RI.

“Plt ketum perintahkan Fraksi Golkar untuk mengganti Ketua DPR, mengingat Ketua DPR adalah jabatan pejabat Golkar yang harus diisi dengan kader terbaik,” jelas Rapsel.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini