telusur.co.id | Jakarta | Usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kolom aliran kepercayaan, pemerintah harus merubah format blanko perekaman e-KTP. Ini untuk mengakomodir warga yang menganut aliran kepercayaan. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo.

Menurutnya, masyarakat saat ini harus pro aktif melaporkan, pada pihak kelurahan atau desa, bahwa dia itu penganut kepercayaan. Dan pihak dinas kependudukan sudah harus mencatat laporan itu.

“Kalau kemarin kan dia harus mengambil salah satu agama yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang ini diberikan kelonggaran kalau dia menganut kepercayaan cukup ditulis saya mengikuti kepercayaan, ” kata Hadi dalam keterangan yang di terima di Jakarta, minggu (12/11).

Pencatatan warga penganut kepercayaan, dikatakan Hadi, akan otomatis dilakukan, begitu putusan MK keluar. Namun, untuk tindaklanjut seperti format blanko, segera dilakukan perubahan, tidak seperti dulu lagi.

“Karena itu Dukcapil harus sesegera melakukan revisi format blanko dan sebagainya,” ujar Hadi.

Untuk itu, tambah Hadi, Dukcapil perlu waktu untuk melakukan perubahan. Karena ini menyangkut perubahan pendataan termasuk juga perubahan format blanko.

“Karena keputusan mengikat kan dilaksanakan. Enggak masalah sekarang belum bisa nunggu waktu penyesuaian. Ini kan otomatis butuh waktu transisi tapi tidak terlalu lama karena ini sudah ketetapan. Kita rubah kan lama. Nanti teknisnya tanya Pak Dirjen Dukcapil,” ujarnya.| red-06 |

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini