telusur.co.id | Jakarta | Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Organisasi Masyarakat (Ormas) yang kini menjadi UU Ormas membelenggu kebebasan Pers.

“Maka kehadiran UU Ormas bagi saya membelenggu kebebasan Pers,” ujarnya di komplek Parlemen Senayan, Jakarta Senin (6/11).

Sebab, Ali melihat aturan tersebut membatasi ruang publik atau Ormas dalam menyampaikan pandangan, aspirasi, keluh-kesah, dan juga kritik terhadap pemerintah.

“Saya kira alam demokrasi dimanapun sama saja , tidak boleh dibelenggu,” ucapnya.

Di era demokrasi, pemerintah sepantasnya memberikan kebebasan. Namun, jika kebebasan itu disalah artikan, pemerintah dapat membubarkan melalui sistem peradilan.

BACA JUGA :  Biaya Haji Tahun 2019 Tetap

Selain itu, apa yang dilakukan pemerintah saat ini tak sesuai dengan UUD 1945. “Tidak ada kekosongan hukum,  karena tidak ada satu unsur pun yang dikaji dalam pasal 22 itu,” utaranya.

Harusnya pemerintah melakukan revisi terhadap UU ormas yang sudah ada.”Paling munkin merubah undang-undang nomor 17/2013 itu tidak lain adalah revisi undang-undang, tidak perlu harus Perppu,” katanya.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini