telusur.co.id |Jakarta | Anggota Komisi VI  DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai, wacana Go Publik yang akan dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap dua perusahaan, Pertamina dan PLN akan sangat merugikan.

”Masuknya BUMN ke bursa saham ternyata tidak otomatis membuat perusahaan plat merah tambah untung dan terbuka dalam pengelolaannya,” ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/11).

Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), jika kedua perusahaan milik negara itu dimasukan kedalam Bursa saham, belum tentu pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan laba atau keuntungan besar.

BACA JUGA :  Pembahasan RUU ASN Terkatung- katung, Politisi PDIP Desak Perintah Tuntaskan

“Masuknya BUMN ke bursa saham ternyata tidak otomatis membuat perusahaan plat merah tambah untung dan terbuka dalam pengelolaannya,” ucapnya dengan jelas.

Harusnya, dikatakan Artis dalam film  Bajaj Bajuri, pemerintah mencari jalan keluar untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai dengan arah dan perintah konstitusi UUD 1945. “BUMN harus fokus pada core business dan core competency masing-masing,” ujarnya.

Sebab, jangan sampai BUMN menjadi pengelola bisnis perintilan yang hanya mengambil keuntungan kecil. “Ikuti saja arahan Presiden. Jangan sampai urusan bisnis utama diabaikan, malah sibuk. “bisnis printilan”, dari buka anak perusahaan catering, binatu, sampai penyalur tenaga kerja,” terangnya.

BACA JUGA :  Pemerintah Diminta Kaji Ulang PP Holding Migas

Oleh karenanya, ia menyarankan Kemen BUMN mengutamakan restrukturisasi, audit keuangan, dan manajemen terhadap induk, cucù dan cicit BUMN. Sebab, hal itu jauh lebih penting dibanding keputusan reaksioner go public.

“Jika hal-hal fundamental restrukturisasi BUMN tidak dilakukan, “Go Public” hanya akan membuat BUMN “mau untung malah buntung”. Lebih parah lagi ujungnya-ujungnya BUMN malah jadi parasit Negara,” pungkasnya.| red-06 |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini