telusur.co.id | Jakarta | Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya, Sarmuji mengatakan pihaknya berupaya mencari jalan atau solusi terbaik terhadap nasib partai tersebut pascaditahannya Setya Novanto oleh KPK, karena kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang membelitnya.

“Kami tidak akan mencari jalan keluar yang istilahnya ‘seolah-olah’ karena kami serius mencari jalan keluar, dan itu akan sangat menentukan nasib Partai Golkar di mata masyarakat. Tentu kami tidak akan menyakiti diri kami sendiri, tidak akan mengubur nasib Golkar. Dengan cara kami, kami juga ingin seperti harapan masyarakat, Golkar tetap eksis sampai kapan pun,” kata Sarmuji, Sabtu (25/11) dalam diskusi bertema “Beringin Diterpa Angin” di Jakarta.

Dia mengatakan, pihaknya menyadari Partai Golkar saat ini sedang diamati dan dicermati, lalu setiap langkahnya akan ditanggapi oleh masyarakat.

“Karena itu, izinkan kami untuk mencari jalan keluar yang terbaik,” ujarnya.

Sarmuji mengatakan rapat pleno pada Selasa (21/11) telah mempertimbangkan semua aspek, di antaranya harapan publik, harapan Setya Novanto serta dinamika internal.

BACA JUGA :  Daya Serap Kabupaten Purwakarta 90%, Dedi Tak Khawatir Jokowi Ultimatum Beri Sanksi Daerah

Ditegaskan Sarmuji, pihaknya memberi kesempatan pada Setya Novanto untuk membela diri, hingga batas waktu praperadilan sebelum memutuskan status ketua umumnya.

“Sebenarnya bukan menggantung, memang sekarang Pak Novanto masih ketua umum dari hasil rapat pleno kemarin. Cuma kita ini memberi kesempatan pada Pak Novanto untuk membela diri, hanya sampai batas praperadilan. Sebenarnya ini kan cukup adil, Pak Novanto punya kesempatan membela diri, partai juga memiliki batas yang jelas, kapan kita harus mengambil keputusan,” jelasnya.

Terkait pertemuan antara pimpinan DPP dan dewan pimpinan daerah Partai Golkar yang rencananya digelar pada Sabtu malam ini, dia mengatakan tidak akan berandai-andai, jika ada 2/3 dari jumlah DPD mengusulkan pemindahan jabatan ketua umum atau sebaliknya.

“Secara aturan, usulan 2/3 itu memang sudah bisa untuk dibahas menjadi musnalub (musyawarah nasional luar biasa). Nanti kita bahas lagi. Kalau ada 2/3 ya kita ketemu DPD I pembahasannya seperti apa,” tuturnya.

BACA JUGA :  Catat..! Ini Dia Sembilan Janji Politik Pasangan No.4 di Pilgub Jabar

Partai Golkar memiliki salah satu tata cara pengambilan keputusan tertinggi, yakni musnalub, yang salah satunya dapat mengganti dan mengangkat ketua umum baru.

Pasal 23 Ayat 3 Bab XV AD/ART Partai Golkar 2016 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat, menyebutkan Munaslub dapat diadakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dewan pimpinan daerah provinsi (DPD I).

Dia menuturkan seandainya tidak ada kohesivitas, tidak ada keinginan untuk meredam konflik dan tidak ada keinginan untuk mengkanalisasi semua persoalan maka mungkin Partai Golkat sudah bubar.

“Bersabar sedikit lebih baik daripada tergesa-gesa,” ujarnya.

Sebelumnya, Rapat pleno DPP Partai Golkar menyimpulkan antara lain jika praperadilan Novanto dikabulkan, maka Novanto kembali menjabat ketua umum definitif.

Sebaliknya manakala praperadilan ditolak maka plt ketua umum bersama ketua harian kembali menggelar rapat pleno untuk meminta Novanto mundur dari jabatannya selaku Ketua Umum.

Kemudian jika Novanto tidak mau mundur, maka akan diambil langkah musyawarah nasional luar biasa. | red-03/ant |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini