Wakil Ketua DPR Fadli Zon/Net

telusur.co.id | Jakarta | Plt Ketua DPR Fadli Zon mengungkapkan kehidupan politik dalam satu tahun terakhir dibanjiri hoax, SARA, toleransi, politik identitas, dan UU Ormas. Baginya, semuanya bukanlah isu yang menyenangkan.

“Wajah dunia politik kita sepanjang tahun 2017 sepertinya sangat dipengaruhi oleh wajah Pilkada DKI. Hampir seluruh isu yang mewarnai Pilkada DKI, mulai dari isu SARA, politik identitas, atau isu hoax, yang oleh para pengamat di-framing sebagai kebangkitan populisme kanan, kemudian bergema secara nasional,” ungkap Fadli kepada wartawan, kemarin.

Sebagai bangsa majemuk, bangkitnya wacana politik identitas memang pantas membuat semua elemen masyarakat berkaca diri. Politik identitas erat kaitanya dengan proses aksi reaksi di lingkungan masyarakat. Mengeksploitasi kekhawatiran sangatlah tak berguna. “Kita mesti bertanya, apa yang telah membuat politik identitas seolah kembali bangkit belakangan ini?!”

Sejak awal, Fadli berpandangan jika perbenturan keras yang terjadi selama periode kampanye Pilkada DKI kemarin terlalu gegabah jika hanya didudukkan semata sebagai persoalan sektarian versus kebhinekaan.

BACA JUGA :  Yahya Staquf Dianggap Cederai Reputasi Politik Indonesia Di Mata Internasional

“Itu sebabnya saya berpandangan jika bangkitnya politik identitas yang terjadi belakangan ini tak berangkat dari tergerusnya komitmen masyarakat terhadap kebhinekaan, tetapi karena dipancing oleh meningkatnya ketidakadilan sosial.”

Jangan lupa, indeks ketimpangan ekonomi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia terjadinya di masa pemerintahan Pak Jokowi ini. Menurut studi Amy Chua, pasar bebas dan demokrasi yang hanya dikuasai oleh sekelompok kecil masyarakat sangat rentan melahirkan konflik dan instabilitas. Jadi, soal ketimpangan ekonomi ini memang tidak bisa diabaikan.

Di luar soal ekonomi, benturan kultural juga bisa jadi pemicu munculnya populisme. Kenapa populisme sangat mewarnai Pilkada DKI kemarin, misalnya, juga karena gesekan kebudayaan ini. Di balik hutan beton Jakarta, sebagaimana halnya kota-kota tua lainnya, banyak orang lupa bahwa Jakarta juga adalah sebuah tempat yang memiliki identitas dan jejak historis yang panjang.

BACA JUGA :  Fadli Rayu Parlemen Iran Kunjungi Rohingya

Ketika identitas dan jejak historis itu dipinggirkan, dikaburkan, dan bahkan—entah secara sengaja maupun tak sengaja—sedang coba dikuburkan melalui sejumlah agenda ekonomi dan politik ruang oleh Gubernur DKI yang lama, tentu akan ada resistensi dari mereka yang merasa terikat pada identitas-identitas tradisional tersebut. Resistensi itulah yang kemudian telah melahirkan apa yang oleh para pengamat disebut sebagai kebangkitan populisme tadi.

“Itu sebabnya, resep untuk mengatasi gejala menguatnya politik identitas bukanlah dengan melakukan kegiatan indoktrinasi, melainkan dengan menata kebijakan ekonomi dan politik, termasuk politik tata ruang, yang lebih adil dan mengakomodasi kepentingan mereka yang selama ini termarjinalkan.” | red |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini