telusur.co.id | Palu | Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola memberikan apresiasi atas kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai dan seluruh desa di daerah itu sudah mengalokasikan dana desa untuk jaminan kesehatan masyarakatnya.

“Program ini perlu dicontoh oleh kabupaten lainnya. Tantunya akan ditindaklanjuti dengan regulasi,” kata Gubernur pada penandatanganan perjanjian kerjasama integrasi Jamkesda pemerintah kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah di Palu, Selasa (19/12).

Menurut Gubernur, kebijakan pengalokasian dana desa itu sebagai jaminan kesehatan diharapkan bisa mengatasi seluruh masyarakat yang tidak mampu dalam membiayai kesehatan melalui program BPJS.

BACA JUGA :  Dugaan Pelecehan Seksual, Poempida Apresiasi Langkah Syafri Mundur Dari Dewas BPJS TK

“Ini semua dilakukan agar semua masyarakat tanpa terkecuali dapat dijamin kesehatannya,” katanya.

Terkait dengan Kota Palu yang tidak memiliki dana desa, kata Longki, dapat dilakukan melalui pola sharing dengan pemerintah provinsi.

“Karena kita ketahui bersama Kota Palu tidak ada dana desanya. Hanya ada dana kelurahan itu pun kecil sehingga perlu dukungan provinsi,” katanya.

Longki menegaskan semua penduduk harus mendapat jaminan sosial sehingga pemerintah harus ikut serta dalam mendukung program tersebut.

Menurutnya perintah untuk jaminan sosial itu diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang – Undang Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

BACA JUGA :  Terbitkan Perpres, Presiden Ingin Pemda Berperan dalam JKN

“Kedua undang-undang ini mengamanahkan bahwa penduduk Indonesia harus memiliki Jaminan Sosial,” katanya.| ant |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini