telusur.co.id l Jakarta l Sepanjang tahun 2017 perekonomian Indonesia banyak dipenuhi kabar murung. Hal itu tak lepas dari strategi pembangunan pemerintah yang tak jelas. Demikian kesimpulan Plt Ketua DPR RI Fadli Zon dalam refleksi akhir tahun di bidang ekonomi.

“Dari awal pemerintah sepertinya memang tak punya konsep yang jelas dalam pembangunan. Ini bisa kita lihat dari jargon yang dibangun. Saat naik, pemerintah mengusung jargon ‘Revolusi Mental’, seolah itu akan jadi ‘blue print’ kerja selama lima tahun,” ujar Fadli.

Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung.

Semula, Fadli mengira ‘Revolusi Mental’ itu akan jadi sejenis gagasan ‘people centered development’-nya David Korten. Gagasan itu adalah kritik terhadap konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan aspek pembangunan manusia dan lingkungan. Tapi dugaan itu ternyata keliru. Pemerintah sendiri kini bahkan tak pernah menyebut lagi jargon ‘Revolusi Mental’ tersebut.

BACA JUGA :  Catatan Ekonomi Akhir Tahun, Fadli: Jokowinomics Diambang Kehancuran

“Inkonsistensi juga bisa kita lihat dari jargon pembangunan maritim. Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yang dibangun adalah jalan tol di darat?! Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta.”

Lagi pula, penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol adalah hal yang ironis, karena kemudian publik tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya. Lihat saja ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang kemarin diresmikan Presiden, tarifnya mencapai Rp14 ribu untuk panjang 12 km. Jadi, masyarakat harus membayar lebih dari seribu rupiah per kilometernya.

BACA JUGA :  Fadli Zon : Rekor Defisit Negara Perdagangan Genapi Kegagalan Pemerintah

Selain tarif, pengelolaan jalan tol di Indonesia juga ganjil, karena status jalan tol sepertinya tak mengenal masa kadaluwarsa. Sesudah konsesinya habis, biasanya hanya operatornya yang berganti, tapi jalan tolnya tetap digunakan sebagai jalan tol oleh pemerintah, bukan diubah jadi jalan umum biasa. Ini sebenarnya tak lazim dan merugikan masyarakat.

“Bagi saya, inkonsistensi serta paradoks-paradoks itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya memang tak punya konsep. Tak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk.” l red l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini