telusur.co.id l Gresik l Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Tujuannya dilakukan kunker ini adalah untuk melihat sekaligus melakukan pengawasan sejauh mana penggunaan dana desa yang sudah berlangsung sejak 2013.

Anggota DPD RI Komite I Abdul Qadir Amir Hartono bersama dengan Eni Sumarni dan Robiatul Adawiyah langsung menemui Bupati Gresik Sambari Halim Radianto.

“Sejak berlakunya Undang-undang nomor 6 tahun 2016 tentang Desa yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 2014, Komite I DPD RI sangat concern melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-undang Desa secara benar,” ujar Abdul Qadir di Kantor Bupati Gresik, Jawa Timur.

Menurut Abdul Qadir, semangat dibentuknya UU Desa antara lain untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat desa dan oleh karena itu jangan sampai dalam pelaksanaannya menimbulkan masalah.

“Pemahaman UU Desa secara benar akan menjadikan peraturan perundang-undangan dibawahnya sejalan dengan amanat UU Desa sehingga mampu mewujudkan desa menjadi mandiri, bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya,” ucapnya.

Sebaliknya, lanjut Abdul Qadir, pemahaman yang tidak komprehensif atas UU Desa akan menjadikan peraturan perundang-undangan di bawahnya secara parsial, tidak terintegrasi, dan tidak harmonis baik secara vertikal maupun horizontal sehingga menyulitkan stakeholders pelaksana UU Desa. Yang pada akhirnya, kata dia, menjauhkan desa dari pencapaian cita-cita dan tujuan semula.

BACA JUGA :  Muqowam Harapkan IKA PMII Bisa Menyatu Dengan Masyarakat

Senator asal Jawa Timur ini menyebut, sejak UU Desa berjalan tiga tahun kebelakang, Komite I selalu mendapat keluhan dan pengaduan baik dari masyarakat langsung maupun para stakeholders terkait.

“Dari permasalahan yang disampaikan masyarakat, Komite I menengarai telah terjadi ketidakoptimalan koordinasi dalam jajaran pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal,” kata dia.

Hal ini, menurutnya, dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan pelaksanaan UU Desa yang tidak sinkron dan harmonis. Oleh sebab itu, Abdul Qadir menegaskan tujuan kunker kali ini untuk melihat realisasi penggunaan dana desa.
“Secara khusus, kunjungan kerja kali ini ingin mengetahui realisasi penggunaan dana desa di bidang pembangunan desa,” tuturnya.

Pembangunan desa tersebut dijelaskan Abdul Qadir meliputi sarana dan prasarana dasar, pelayanan sosial dasar, ekonomi, dan lingkungan.“Juga pemberdayaan masyarakat desa, serta program dan kegiatan lintas bidang, antara lain pengembangan produk unggulan desa, embung desa, dan sarana olahraga di lingkungan Kabupaten Gresik,” jelas Abdul Qadir.

BACA JUGA :  Dana Desa Tak Bisa untuk Kelurahan

Sementara itu, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto mengaku pihaknya melakukan pembinaan terhadap penggunaan dana desa.

“Pemerintah Kabupaten Gresik memberikan pembinaan kepada desa, 26 kelurahan untuk menyambut kedatangan anggaran itu, maka kami mendatangkan beberapa narasumber untuk mengetahu bagaimana pengelolaan dana pusat ini supaya tidak salah,” tutur Sambari.

Menurut dia, meski dana desa belum cair dari 2015, tapi sejak 2013 pihaknya sudah melakukan pembinaan-pembinaan.

“Dari situ, tahun 2015 juga belum cair. Tapi Pemerintah Kabupaten Gresik tahun 2013 sudah mulai mengganti anggaran itu dengan APBD, tapi tidak Rp 1 Miliar bergantung pada situasi dan kondisi desa,” terangnya.

Dengan begitu, lanjut Sambari, masyarakat desa sudah terlatih dalam mengelola anggaran ketika dana desa turun.

“Dengan adanya anggaran, maka desa itu dituntut untuk menyusun APB Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Maka terpantau semua. Kalau memang desa itu komitmen dengan APB Desanya, selamet,” tukas Sambari. I Asep Subekti l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini