telusur.co.id | Jakarta | Pengurus Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia (PP PARMUSI) dalam catatan akhir tahunnya menyebutkan, tahun 2017 banyak sekali kejadian-kejadian atau upaya-upaya kelompok tertentu yang mencoba memisahkan Islam dan politik. Padahal seluruh aspek kehidupan, termasuk politik dalam Islam jelas-jelas diatur dalam AlQuran dan Al-Hadist.

Sejauh negara dalam hal ini pemerintahan RI, baik secara ideologis maupun politis berjalan di atas sebuah system yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, maka bagi politisi muslim dan seluruh ummat Islam akan menyatakan loyalitas dan dukungannya.

“Tetapi sebaliknya, apabila penyelenggara negara menetapkan kebijakan tidak sesuai dengan ajaran Islam, sudah sepantasnya ada warga dan politisi muslim yang menolak kebijakan tersebut,” tegas PP Parmusi, Sabtu (23/12) melalui catatan Refleksi Akhir Tahun 2017 yang diterima redaksi di Jakarta.

Ironinya, apabila ummat Islam menolak kebijakkan pemerintah RI yang jelas-jelas tidak sejalan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadist, maka ummat Islam di tuduh sebagai tidak Pancasilais dan tidak cinta pada NKRI, karena dianggap akan mendirikan Negara Islam.

Hal ini menurut PP Parmusi terbukti dengan di tetapkannya UU no. 17 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyaratan yang isinya sangat bertentangan dengan UUD 1945.

“Parmusi mendesak Pemerintah RI agar segera mengevaluasi UU No.17 tahun 2017 agar tidak bertentangan dengan substansi UUD 1945,” tegasnya.

Selain itu, PP Parmusi juga memberikan beberapa catatan terkait situasi ekonomi, sosial dan politik selama tahun 2017.

“Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang, apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya,” ujarnya.

Faktanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2016 menurut BPS sebesar 5,02% dan tahun 2017 hanya naik 0,27% menjadi 5,3%. Pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,3%
menurut Direktur Indef (Institute for Development of Economic and Finance) tidak cukup menjadikan masyarakat Indonesia hidup sejahtera. Karena pertumbuhan ekonomi itu tidak sebanding dengan angka pertambahan jumlah penduduk di Indonesia.

Rata-rata tenaga kerja baru per tahun tumbuh 2 juta, maka kalau pertumbuhan hanya 5,3%, artnya hanya bisa menampung sekitar 200.000 tenaga kerja. Hal ini terbukti dari data BPS, pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang bertambah 6,90 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang.

BACA JUGA :  Hari Disabilitas Internasional 2017 di Prambanan Yogyakarta

“Karena penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam (87,2%), maka sudah dapat dipastikan penduduk miskin Indonesia, mayoritas adalah beragama Islam,” uangkap Parmusi.

Terkait soal ekonomi nasional, disparitas antara penduduk miskin dengan penduduk sejahtera dan kaya, Parmusi mencatat juga masih cukup lebar. Hal ini dinyatakan dengan angka Ratio Gini yang masih mencapai 0,38%, walaupun angka ini telah mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya yang telah mencapai 0,41%.

“Dengan jumlah penduduk miskin yang semakin meningkat, maka PARMUSI menilai pemerintahan RI saat ini belum berhasil mengurangi penduduk miskin di Indonesia. Oleh karena itu perlu ada evaluasi program pemerintah yang lebih berpihak pada peningkatan ekonomi ummat,” tegasnya.

Hampir setiap hari di negeri kita selalu dikumandangkan hubungan mayoritas dan minoritas, toleransi dan intoleransi. Mayoritas biasanya identik dengan ummat Islam dan minoritas adalah non Islam, dimana mayoritas harus tolerans dengan yang minoritas. Namun, toleransi ini menurut Parmusi tidak berlaku untuk penguasaan sumber-sumber ekonomi yang mayoritas dikuasai non-Islam. Ummat Islam dalam hal ini disebut Parmusi sebagai kelompok minoritas dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi.

Dtegaskan Parmusi tidak ada toleransi mayoritas terhadap minoritas, dalam soal-soal penguasaan sumber ekonomi, bahkan disebutnya kelompok kaya akan menguasai
segalanya tanpa ada toleransi terhadap kelompok yang hidup miskin dan
di bawah garis kemiskinan seraya menyebut kasus-kasus penggusuran maupun kasus proyek reklamasi.

Penggusuran yang dilakukan terhadap penduduk yang hidup di daerah kumuh dengan alasan perbaikan lingkungan kota dengan membangun mall. Di sisi lain proyek reklamasi pantai yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, tidak ada toleransinya terhadap nelayan yang penghidupannya dari mencari ikan dan hidup di sekitar pantai.

“Apabila mayoritas muslim tidak toleransi terhadap non muslim dianggap tidak Pancasilais dan anti NKRI, akan tetapi apabila mayoritas kelompok kaya tidak toleransi terhadap kelompok miskin tidak akan ada stigma tersebut,” demikian catatan Parmusi yang teraasa bernada protes.

PARMUSI menilai kehidupan social yang terjadi saat ini di Indonesia sudah sangat tidak adil terhadap mayoritas pemeluk agama Islam, stigma intoleran, tidak Pancasilais, radikal dan tidak cinta NKRI,membuat mayoritas muslim merasa “tidak nyaman” hidup berdampingan dengan non muslim. Padahal sejarah membuktikan bahwa Pancasila dan NKRI adalah warisan ulama yang merumuskan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“PARMUSI mendesak pemerintah RI agar dapat bersikap adil kepada seluruh warganya, sehingga tidak menimbulkan bentrokan sosial baik secara horizontal maupun vertikal,” tegasnya.

BACA JUGA :  Hari Disabilitas Internasional 2017 di Prambanan Yogyakarta

Tak semua catatan akhir tahun Parmusi terkesan “menggugat” program dan kebijakan yang ditempuh pemerintah, sikap politik luar negeri yang ditempuh pemerintah terkait soal Palestina misalnya, Parmusi tentusaja mendukungnya.

Meski hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika saat ini agak terganggu karena sikap presiden Donald Trump terkait penetapan Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Namun Parmusi menegaskan dukungannya, pada tindakan pemerintah RI untuk menggalang dukungan dunia agar Presiden Amerika membatalkan keputusan yang kontroversial tersebut. Arogansi presiden Amerika Serikat tersebut. Sebab menurutnya, sikap Amerika dan Israel justru amat berbahaya bagi perdamaian dunia.

Sementara itu di tahun 2017 ini Parmusi juga mencatat semakn mengemukanya isu kebangkitan. Sebagian menganggap itu tidak mungkin, karena Ketetapan MPRS No.25 tahun 1966, tentang Pembubaran Partai Komunis (PKI) masih berlaku. Bahkan Pemerintah RI Presiden Jokowi telah memerintahkan aparat penegak hukum (Kapolri, Panglima, dan bahkan BIN) untuk menegakkan hukum terkait hal tersebut.

Akan tetapi kenyataan di lapangan, menurut catatan Parmusi bukti-bukti bangkitnya PKI jelas terlihat secara kasat mata. Ini terlihat pada kejadian tengah malam pada pertengahan bulan September 2017, dimana ratusan orang mengepung dan menyerang kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang sedang berlangsung seminar “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966” yang disinyalir diikuti oleh kader-kader PKI.

Seminar itu dijaga ketat oleh Polisi, bahkan dengan penjagaan ketat seperti itu justru menimbulkan bentrok antara massa dan dengan polisi, sehingga menimbulkan korban. Kejadian-kejadian lain yang mengindikasi bangkitnya PKI antara lain, beberapa kali ditemukan dibeberapa tempat terpasang bendera merah bergambar palu arit sebagai lambang PKI, ditemukan warga yang memakai kaos merah bergambar palu arit.

Sehingga Panglima TNI menghimbau seluruh masyarakat agar nobar film yang menceritakan tentang kekejaman G30SPKI, agar generasi muda paham bahaya kebangkitan PKI.

“Akan tetapi sampai saat ini tidak satupun aktifis PKI yang ditangkap dan diadili pemerintah RI, justru sebaliknya para ulama yang telah mengingatkan PKI akan bangkit malah dikriminalisasi, ditangkap dan dipenjarakan,” sesal Parmusi dalam catatan akhir tahunnya.

Melihat kenyataan ini PARMUSI meminta ketegasan pemerintah RI agar berbuat adil tanpa tebang pilih terhadap pihak-pihak yang menyebarkan paham/ajaran komunis agar ditindak secara tegas dan diproses sesuai hukum yang berlaku. | redpel |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini