telusur.co.id l Jakarta l Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta baru disahkan melalui rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, namun DPW Partai Nasdem sudah melancarkan penolakannya.

Tak tanggung-tanggung, Nasdem DKI mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk melakukan koreksi.

“Kami mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mengkoreksi secara menyeluruh isi dari APBD DKI yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi DKI,” desak Wanda melalui keterangan tertulisnya.

Anggaran yang protes Nasdem seperti lemahnya perhatian terhadap rumah ibadah. “Kami masih menemukan banyaknya masjid yang belum diakomodir dalam distribusi penganggaran hibah. Sementara dari 3.400 masjid, hanya 11 masjid yang disetujui proposal bantuannya,” katanya.

Lalu, pembahasan badan anggaran yang sangat tergesa-gesa sehingga penelitian item-peritem RAPBD tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

BACA JUGA :  1.500 Personel Satpol PP Dikerahkan Untuk Bantu Korban Banjir

Anggaran penghapusan nominal PMD (Penanaman Modal Daerah) bagi BUMD Vital di KUA PPAS dan RAPBD yang rawan kepentingan.

“Kami menilai kemandirian BUMD pada sektor perdagangan yang mengurusi hajat hidup masyarakat DKI Jakarta seperti PD Pasar Jaya, Food Station Tjipinang, Darmajaya, dan PAM Jaya harus tetap 100 persen berada dibawah kontrol Pemda DKI Jakarta dalam operasional dan kebijakannya.”

Hal ini dikarenakan adanya kebijakan dan kontrol yang dilakukan Pemda dapat menjaga stabilitas harga serta suplai dari kebutuhan pokok masyarakat, sebagaimana pengalaman pada tahun sebelumnya.

Poin ini penting untuk disampaikan, agar BUMD tersebut dapat diperhatikan secara serius dalam hal pengelolaan anggarannya, serta tidak akan mengalami privatisasi sebagaimana yang terjadi pada BUMD sebelumnya.

BACA JUGA :  Belum Dapat Keterangan Pimpinan KPK, Pansus KPK Harus Dilanjutkan

Berikutnya, terhadap dana bantuan P
Parpol adanya peningkatan bantuan kepada partai politik, menurut Wanda terlalu berlebihan dan merupakan pemborosan terhadap APBD 2018.

Dari catatan-catatan tersebut dan hasil koordinasi internal bersama Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta yang telah pula membedah secara lebih mendalam. Nasdem berkesimpulan bahwa isi APBD DKI Jakarta tidak Prudent dan cenderung kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat Jakarta pada umumnya.

“Oleh karena hal tersebut, kami partai Nasdem DKI Jakarta bersama dengan Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak seluruh mata anggaran yang tidak prudent tersebut, dan untuk menjadi perhatian semua khalayak untuk memakluminya,” tandasnya. I Asep Subekti l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini