Deklarasi Gerakan Politik Bersih, Yusuf Muhammad | Foto Ist

telusur.co.id | Jakarta | Komunitas Gerakan Politik Bersih minta rakyat agar sadar politik sehingga dapat memilih calon pemimpin yang bersih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

“Calon pemimpin atau politisi bersih yang diharapkan akan mengangkat harkat dan martabat rakyat, mencerdaskan dan menyejahterakan rakyat, dan membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik dalam berbagai dimensi,” Ketua Gerakan Politik Bersih Yusuf Muhammad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Gerakan ini muncul karena besarnya keinginan untuk melihat para politisi menjadi lebih bertanggung jawab, punya integritas, memiliki sifat kenegarawanan, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya dan kelompoknya, punya moralitas tinggi, dan menjadi penyambung suara masyarakat,” ujarnya saat memggelar Gerakan Politik Bersih.

Pilkada 2018 seharusnya menjadi ajang kontestasi bagi calon kepala daerah yang betul-betul berbobot dan membawa manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan bangsa.

BACA JUGA :  Terima Penasihat Kerajaan Malaysia, Ketua MPR Bicara Perlindungan TKI

Rakyat perlu sadar politik. Rakyat perlu bergerak bukan lagi menjadi objek pasif kampanye. Rakyat perlu aktif menjadi juri bagi para kontestan calon kepala daerah dan para politisi daerah dan nasional, tambahnya.

Yusuf mengatakan 72 tahun berlalu sejak kemerdekaan Indonesia, namun hakekat kemerdekaan belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan rakyat Indonesia.

“Dalam ranah ekonomi misalnya, penguasaan sumber daya alam oleh bangsa asing tampak begitu nyata. Ketergantungan kepada produk asing juga sangat dominan dalam kehidupan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Gerakan Politik Bersih Adnin Armas menilai biasanya menjelang pilkada dan pemilu, partai politik menggunakan slogan yang menggugah kebangkitan dan kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA :  Soal Penggerebekan Beras Bersubsidi, Viva Anggap Salah Kaprah

Adnin menerangkan pilkada 2018 yang digelar serentak di seluruh Indonesia dilakukan dengan anggaran yang besar, sekitar Rp15 triliun. Pada 2019, pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) juga dibiayai dengan anggaran yang besar, sekitar Rp15 triliun.

“Anggaran yang besar itu berasal dari uang pajak rakyat. Sungguh disayangkan jika tidak mampu membawa perubahan bagi bangsa dan negara,” tuturnya.

Karena itu, Gerakan Politik Bersih secara independen akan mengawal dan mengontrol sejak pilkada 2018 hingga pilpres 2019 agar partai politik benar-benar mendaftarkan calon pemimpin terbaik yang mengedepankan sikap kenegarawanan dan hati nurani.

Setelah melakukan “soft launching”, Gerakan Politik Bersih akan menggelar roadshow ke parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) DPR, partai politik, serta memperluas sosialisasi kepada publik. | ant |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini