telusur.co.id l Jakarta l Plt Ketua DPR, Fadli Zon mendesak Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja kementerian yang kurang memuaskan.

“Saya kira Presiden harus mengevaluasi para menteri dan penasihat ekonominya. Mereka terlalu textbook thinking, sehingga gagal memahami struktur perekonomian kita,” sarannya.

Pertumbuhan GDP, misalnya, bukanlah ukuran perkembangan ekonomi yang akurat, itu sebabnya tak pantas didewa-dewakan oleh teknokrat. Sebab, mengingat struktur perekonomian Indonesia, besaran GDP lebih mewakili ‘pertumbuhan ekonomi orang asing di Indonesia’, ketimbang mewakili pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri.

Selain itu, pembangunan infrastruktur mendesak segera dievaluasi. Selama ini, bertambahnya utang, melambatnya pertumbuhan, berkurangnya anggaran subsidi, oleh pemerintah sering dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur.

Fadli menilai, pembangunan infrastruktur telah dijadikan dalih atas setiap kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji serta kewajiban-kewajibannya. Ini tak bagus.

“Apalagi, saya baca, sampai 31 November 2017, dari 245 proyek proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah, ternyata baru 4 selesai. Sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi, tahap transaksi, dan 87 bahkan masih tahap persiapan. Jadi, meski klaimnya telah dikebut pemerintah, kenyataannya progres proyek-proyek itu sangat lambat.”

BACA JUGA :  Buat Puisi 'Jaenudin Nachiro Namamu', Fadli Nyindir Siapa?

Di sisi lain, klaim tentang pembangunan infrastruktur sebenarnya perlu dipertanyakan kembali. Pemerintah sering menyatakan anggaran infrastruktur meningkat tajam jika dibandingkan periode sebelumnya.

Menteri Keuangan, misalnya, pernah merilis pernyataan antara 2015 – 2017 alokasi dana pembangunan infrastruktur dalam APBN meningkat 127% dibandingkan dengan 2011-2014.

“Apakah klaim itu bisa dipertanggungjawabkan? Sebab, saya baca beberapa kajian, pemerintahan Jokowi ternyata telah melakukan perubahan definisi anggaran infrastruktur, sehingga klaim-klaim tadi patut dicurigai tak akurat.”

Dalam nomenklatur APBN, misalnya, hanya ada 11 klasifikasi fungsi belanja Pemerintah Pusat, di mana infrastruktur bukan salah satunya. Sebelum masa pemerintahan Jokowi, yang disebut sebagai anggaran infrastruktur biasanya adalah belanja modal yang dapat dikategorikan belanja fisik.

Namun, di era pemerintahan Jokowi, perkiraan alokasi Dana Transfer Umum (DTU) dan sebagian besar alokasi belanja barang juga dianggap sebagai belanja infrastruktur. Angka dua pos ini kebetulan cukup besar. Sehingga, kemungkinan hal inilah yang telah membuat anggaran infrastruktur di era pemerintahan sekarang kesannya seolah membengkak.

BACA JUGA :  Polisi Jangan Tebang Pilih Tindak Penyebar Hoaks

Jika dugaan ini benar, bahwa pemerintah telah memperluas definisi anggaran infrastruktur, maka peningkatan belanja infrastruktur sebagaimana yang sering diklaim pemerintah sebenarnya tidak benar. Pertanyaannya, lalu ke mana larinya dana hasil pencabutan berbagai subsidi yang ditarik pemerintah dalam tiga tahun terakhir ini.

Lebih jauh ia mengatakan, klaim belanja infrastruktur yang meningkat memang tak sejalan dengan indikator pembangunan yang ada. Buktinya, peringkat infrastruktur Indonesia tiga tahun ini tak lebih baik dibanding empat tahun lalu.

Sebagai gambaran, pada periode kedua SBY peringkat pembangunan infrastruktur kita indeksnya meningkat tajam dari 82 (2009) ke 56 (2014), dengan skor yang juga melonjak, dari sebelumnya 3,2 menjadi 4,4. Di awal pemerintahan Jokowi, peringkat kita turun ke posisi 62 (2015).

“Memang tahun ini kita kembali memperbaiki peringkat, dengan naik ke peringkat 60, tapi dengan kenaikan skor yang hanya 0,1. Ini tentu agak aneh jika dibandingkan dengan klaim besarnya lonjakan belanja infrastruktur yang sering digembar-gemborkan pemerintah.” l red l

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini