telusur.co.id l Jakarta l Demonstrasi masyarakat Parung Panjang pada 25 Desember yang dipicu oleh semakin rusaknya jalan umum, mendapat perhatian serius dari Plt Ketua DPR RI Fadli Zon.

Dalam aksinya, masyarakat melakukan penutupan akses bagi truk tronton untuk melintas. Sebagai anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, Fadli Zon melihat rusaknya jalanan di Parung Panjang adalah problem penting yang harus direspon oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Dari beberapa kali kunjungan langsung saya ke kecamatan Parung Panjang, kondisi jalan di sana sangat memprihatinkan. Hancur, berlubang parah. Apalagi ketika musim hujan, menjadi kubangan air yang membuat aktifitas warga semakin sulit,” ujar Fadli.

Jalan tersebut merupakan penyangga ekonomi masyarakat Bogor Barat. Kerusakan yang semakin parah, tidak hanya mengganggu aktifitas ekonomi warga, namun juga sering menyebabkan terjadinya kecelakaan, dan bahkan memicu aksi begal atau perampokan. Dan ini sangat meresahkan warga di sepanjang jalan tersebut.

BACA JUGA :  Akhirnya UU Terorisme Disahkan, Fadli Zon Apresiasi Kerja Pansus

Diungkapkan Fadli, penyebab utama rusaknya jalan karena banyak truk tronton yang melanggar kebijakan tonase yang ditetapkan. Jalan tersebut adalah jalan provinsi dengan maksimal beban 20 ton.

“Tapi truk yang melintas bisa memiliki beban hingga 40 ton. Ini melebihi Jumlah beban yang diizinkan (JBI). Akibatnya, jalan lebih cepat rusak dibandingkan usia efektifnya.”

Berdasarkan UU No.38/2004 tentang Jalan, jalan di Parung Panjang masuk ke dalam status jalan provinsi. Sebab menghubungkan antar Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tangerang. Sehingga, perbaikan kerusakan jalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan ini harus diperbaiki segera dengan kualitas yang baik.

BACA JUGA :  Go Prabu Bakal Ketemu Prabowo

“Hal lain yang tidak kalah penting adalah upaya pendisiplinan para pemilik usaha galian. Di lapangan banyak sekali perusahaan tambang yang tidak disiplin, memuat truk melebihi kapasitas. Akibatnya, truk melintas melebihi JBI. Keberadaan perusahaan tambang yang harusnya membuat warga semakin sejahtera, justru membuat warga semakin susah. Untuk perusahaan tambang yang seperti itu, Pemerintah Provinsi harus berani mencabut izinnya.”

“Setelah ada kedisiplinan soal tonase, pemerintah provinsi seharusnya dapat segera memperbaiki jalan sekaligus drainasenya. Kita berharap warga juga ikut menjaga perawatan jalan,” tandasnya. l red l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini