telusur.co.id l Jakarta l Pemerintahan Jokowi yang mengeluarkan kebijakan non tunai diberbagai aspek mendapat kritikan dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Wakil Sekretaris MES DKI Jakarta, Sefty Septiana mengatakan kebijakan non tunai tidak pas dan tidak berpihak dengan keadaan keumatan.

“Banyak hal yang kami soroti diantaranya soal kebijakan nasional non tunai, pariwisata halal dan lainnya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa mendorong berbagai kebijakan yang jauh lebih berpihak kepada kemaslahatan umat,” ungkap Sefty saat menghadiri pertemuan dengan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Selasa, 5/12.

BACA JUGA :  Wakil Ketua DPR Desak Pemerintah Pangkas Pajak Buku

Tak hanya soal kebijakan tunai, dalam pertemuan dengan Fadli, Sefty juga menyampaikan berbagai aspirasi para pelaku Industri syariah, yang merasa masih kurang mendapat ruang dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Mendengar aspirasi tersebut, Fadli mendukung dan mendorong DKI Jakarta sebagai pusat Ibukota bisa menjadi pusat dari ekonomi yang berbasis syariah.

“Kita mendorong DKI bisa membuat pariwisata halal dan ekonomi kreatif halal,” kata Fadli.

Pada prinsipnya, sambung Fadli, semua pihak akan memberikan support untuk terciptanya ekonomi syariah karena dinilai baik untuk masyarakat DKI Jakarta itu sendiri. I Iskandar l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini