telusur.co.id | Jakarta | Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan sikap Jokowi yang enggan mengganti Menteri Perindustrian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga menunjukan jika Presiden tidak konsisten dengan apa yang diucapkan. “Mestinya beliau melaksakan apa yang menjadi komitmennya,” kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Presiden Joko Widodo, saran dia, harus tegas dan tetap mematuhi komitmennya bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan sebagai Menteri dan juga Ketua Umum Partai.

Dari catatan Hidayat, seorang menteri bukan hanya tidak boleh rangkap jabatan saja, tetapi juga harus fokus dalam menjalankan tugas kenegaraan. Bisa dibayangkan jika, tugas negara terbengkalai dari terjadi rangkap jabatan.

BACA JUGA :  Gerindra Otpimis Prabowo Menang Satu Putaran

Lebih lanjut, Wakil Ketua MPR itu juga menagih Jokowi untuk melaksanakan seluruh komitmen dan juga janji-janji kampanye yang mengedepankan etika dan proporsionalitas kabinet yang ramping, yang profesional, yang tidak transaksionalkan. “Janji dan komitmen beliau banyak. Kalau dilaksanakan semua lebih bagus,” ujarnya.

Airlangga sendiri enggan berkomentar saat ditanya wartawan soal rangkap jabatannya sebagai menteri perindustrian dan ketua umum Partai Golkar. “Kalau itu hak prerogatif beliau (Jokowi),” kata Airlangga usai mengikuti rapat terbatas di Istana Bogor, Rabu (27/12/2017).

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa para menterinya dilarang rangkap jabatan di partai politik, tidak terkecuali Airlangga. “Satu jabatan saja belum tentu berhasil, apalagi dua,” ujar Jokowi pada 26 Agustus 2014 lalu.

BACA JUGA :  Jokowi-Sandiaga Mulai 'Perang' Isu Harga Pangan

Alhasil, tak ada satupun di kabinet Jokowi yang punya jabatan penting di partai politik hingga kini. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tak masalah Airlangga rangkap jabatan menteri dan ketum partai politik. | red |

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini