Salamuddin Daeng

telusur.co.id | Jakarta | Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng menilai, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani, terkait devisit lebih rendah dari target sama sekali tak terbukti alias gagal total.

“Pengumuman Sri Mulyani yang menyatakan devisit lebih rendah dari yang direncanakan tidak sama sekali membuktikan kinerja positif di bidang ekonomi,” ujarnya dalam keterangan yang diterima telusur.co.id, Jakarta, Rabu (27/12).

Menurut Daeng, defisit anggaran 2,92 persen PDB dalam APBN P 2017 adalah permintaan pemerintah sendiri. “Kalau tidak sesuai realisasi maka itu bukan sebuah keberhasilan,” ucapnya.

Ia juga menilai, jika defisit pada hari ini sebesar Rp. 352,7 triliun, itu adalah angka yang besar. “Jika dibandingkan dengan PDB 2016 maka defisitnya sebesar 2,8 persen PDB. (PDB Indonesia 2016 USD 932.26 miliar ×13.500),” jelasnya.

BACA JUGA :  Nanti Malam 4 Tokoh Ini Bakal Buka-bukaan Soal Dana Haji dan Infrastruktur

Jika Sri Mulyani mengasumsikan PDB 2017 adalah sebesar Rp. 13.461 triliun sehingga menghasilkan defisit sebesar 2,62% PDB, dikatakan Daeng, telah terjadi markup PDB melalui strategi pelemahan nilai tukar. “Dalam logika ini semakin rendah nilai tukar maka semakin tinggi PDB dalam rupiah,” ucapnya.

Defisit sebesar itu lanjutnya, sama sekali tidak menunjukkan APBN stabil. Karena seluruh defisit ditutup dengan utang yang sangat besar dibandingkan dengan income pemerintah yang tidak bertambah signifikan.

“Berdasarkan data Bank Indonesia utang pemerintah dalam tahun 2017 dari dalam dan luar negeri telah bertambah lebih dari 3% PDB. Pemerintah menutup belanja dengan utang. Sebagian besar belanja habis untuk pembiayaan rutin,” ucapnya kembali.

BACA JUGA :  Bagaimana Nasib Dana Haji Indonesia Yang Sudah Dipakai Pemerintah Jokowi Untuk Infrastruktur?

Ia juga melanjutkan, seluruh rencana pemerintah dalam reformasi pajak sudah gagal. “Mega project tax amnesti gagal total. Menyisahkan skandal penghapusan piutang negara dan pembersihan aset/kekayaan para koruptor kelas kakap terutama korupsi BLBI dan mega korupsi lainnya. Indonesia telah menjadi tempat bagi kejahatan keuangan internasional terutama pencucian uang,” pungkasnya.| red |

 

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini