telusur.co.id l Jakarta l Manuver Fraksi PKS yang ingin mendongkel posisi Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR pupus sudah. Penyebabnya, Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding DPP PKS. PKS pun harus membayar sanksi imateril sebesar Rp 30 Miliar.

“Pengadilan Tinggi Jakarta telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 14 Desember 2016,” urai Koordinator Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas (Tim PKS) Mujahid A. Latief kepada wartawan dalam siaran pers, Kamis (14/12).

Mujahid menambahkan dalam putusan Provisi (putusan sela) No 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel tanggal 16 Mei 2016, menyatakan secara tegas bahwa pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, anggota DPR dan Wakil Ketua DPR RI dalam keadaan status quo (tidak mempunyai kekuatan hukum/ tidak berlaku) sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap.

BACA JUGA :  Masuk Timses Jokowi-Ma'ruf Amin, Para Menteri Bakal Rusak Demokrasi 

“Memerintahkan PKS untuk tidak melakukan perbuatan atau mengambil keputusan apapun terkait posisi atau jabatan Fahri Hamzah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap,” tambah Mujahid.

Terkait hal itu, Mujahid juga menegaskan dengan kalah banding PKS itu, posisi Fahri Hamzah tidak dapat diganggu gugat oleh PKS.

Seperti diketahui, di tingkat pertama, PN Jakarta Selatan telah memutus kalah beberapa petinggi DPP PKS dalam sengketa pemecatan atas kadernya, Fahri Hamzah.

Dalam amar putusannya, hakim memutuskan DPP PKS harus mengembalikan status Fahri Hamzah sebagai kader, sebagai anggota DPR dan tidak mengganggu posisinya sebagai Wakil Ketua lembaga legislatif Senayan. DPP PKS juga dikenai sanksi imateril harus membayar Rp30 Milyar.

BACA JUGA :  PKS Ancam Bakal Keluar Koalisi, Desmon: Menang Aja Belum Tentu Sudah Rebutan

Dengan ditolaknya banding PKS, Fahri Hamzah mendesak agar pimpinan PKS mengundurkan diri karena sudah merugikan partai. “Pengurus partai yang sekarang berani mengundurkan diri,” katanya. I Iskandar l

Like :

LEAVE A REPLY

Silahkan masukan komentar anda
Silahkan masukan nama anda disini